NGAWI | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi melalui Inspektorat, menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. Acara ini diikuti oleh stakeholder Forkopimda Ngawi dan OPD, diselenggarakan di Lapangan Alun-Alun Ngawi. Jumat (13/12/2024).
Acara dimulai dengan senam pagi, dan dilanjutkan dengan lomba video pendek yang bertema OPD anti korupsi. Tujuannya adalah untuk mempererat kolaborasi antar instansi dalam memerangi praktik korupsi, serta meningkatkan kesadaran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung seluruh ASN dalam mengabdi kepada masyarakat dengan lebih baik. Menurutnya, tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan hal tersebut hanya bisa tercapai jika seluruh pihak bekerja sama dengan penuh integritas dan transparansi.
Dengan adanya kasus korupsi yang bergulir yang melibatkan oknum ASN, Bupati Ngawi juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Ngawi, Jawa Timur.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat, karena sebagai pimpinan dari bupati, wakil bupati dan juga sekda, belum optimal dalam memberikan bimbingan kepada anak buah. Dan itu perlu diperbaiki,” ujar Bupati Ony dihadapan awak media. (13/12).
Selain itu, Bupati juga menekankan, pentingnya perbaikan dalam administrasi pemerintahan. Ia meminta agar seluruh jajaran pemda bisa lebih fokus dalam menyelesaikan temuan-temuan yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pun, memastikan komitmennya untuk transparansi dan integritas dalam setiap langkah pemerintahan.
“Kami harus berkomitmen untuk memperbaiki administrasi dan memastikan setiap temuan KPK dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Inspektorat Ngawi, Yulianto Kusprasetyo, menjelaskan bahwa, salah satu tugas utama Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran negara, termasuk di tingkat desa, menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan.
Ia juga menyampaikan, bahwa Inspektorat bekerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya untuk mendorong penyelesaian temuan-temuan BPK dan BPKP, yakni melalui pemantauan secara terus-menerus.
Dalam upaya pencegahan, Yulianto menyebut, Inspektorat akan berfokus pada delapan area intervensi. Diantaranya, perencanaan penganggaran, sumber daya manusia, aset pemerintah daerah, dan beberapa aspek lainnya.
“Kami akan terus memantau dan mendorong agar hasil temuan dari BPK dan BPKP segera ditindaklanjuti, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah,” pungkas Yulianto. (Mei)
