Dampak Selat Hormuz Picu Harga Plastik Melejit, Pemprov Jatim Siapkan Langkah Proteksi UMKM

SURABAYA | INTIJATIM.ID – Ketegangan geopolitik global yang berujung pada penutupan Selat Hormuz di Iran mulai berdampak nyata pada stabilitas ekonomi di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melaporkan adanya lonjakan harga plastik akibat terganggunya rantai pasok bahan baku global, yang kini mengancam biaya operasional pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan bahwa kondisi ini merupakan ancaman serius bagi UMKM yang menjadikan plastik sebagai komponen utama kemasan produk mereka.

​Merespons situasi tersebut, Pemprov Jatim telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk bergerak cepat melakukan pemantauan intensif di lapangan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi sejauh mana kenaikan harga membebani pelaku usaha.

​“Ini menjadi perhatian serius. Kenaikan harga terjadi karena kondisi bahan baku dan gangguan rantai pasok global. Kita harus memetakan kemampuan adaptasi UMKM, karena tidak semua pelaku usaha mampu bertahan di tengah harga yang belum stabil,” terang Emil Dardak, Rabu (8/4/2026).

​Di tengah upaya menekan penggunaan kantong plastik di ritel modern, sektor kuliner UMKM justru menjadi kelompok yang paling terdampak karena belum menemukan alternatif kemasan yang efisien.

Wagub Jawa Timur ini tersus mendorong skema penyesuaian biaya yang lebih fleksibel. Masyarakat diminta makin disiplin membawa tas belanja sendiri. Mengadopsi sistem ritel modern, pedagang UMKM disarankan mulai mengenakan biaya tambahan bagi konsumen yang tetap memerlukan plastik. Pun, menjaga stabilitas ekonomi di pasar tradisional agar efek domino geopolitik tidak menekan masyarakat kelas bawah.

​Emil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan. Pengumpulan data yang akurat menjadi kunci sebelum meluncurkan solusi permanen bagi para pelaku usaha.

​“Proses ini tidak bisa sembarangan. Kita sedang memetakan solusi yang paling tepat. Harapannya, kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi bisa lebih cepat beradaptasi, baik dengan mengurangi plastik atau bersedia menanggung biaya tambahan,” jelasnya.

​Hingga saat ini, Pemprov Jatim terus memantau fluktuasi harga komoditas turunan minyak bumi tersebut guna memastikan sektor ekonomi kerakyatan tetap tangguh menghadapi guncangan global. (Rwy/IJ)