Oleh : Wina Armada Sukardi (Pakar Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik) Ini persoalan prinsip bagi pelaksanaan kemerdekaan pers! Sampai sekarang masih banyak salah kaprah dan sesat dalam urusan pendaftaran badan usaha atau badan hukum pers ke Dewan Pers. Masih banyak pernyataaan, “Oh, ini belum dapat disebut sebagai produk pers, karena badan hukum perusahaannya belum…
JAKARTA | Inti Jatim —Â Dewan Pers secara resmi menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-Perpres) Media Berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2/2023). Sebelumnya, penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau…
JAKARTA | Inti Jatim — Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia membuka draf mengenai rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama Perpres Media Sustainability. Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menanggapi secara terpisah, SMSI sebagai kontituen Dewan…
PACITAN | Inti Jatim – Dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2023, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pacitan Jawa Timur menggelar Bhakti Sosial (Baksos) bersih-bersih Pantai Pancer Door, pada Minggu (12/2/23). Baksos tersebut bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinas terkait serta organisasi masyarakat, dalam rangka menjaga kebersihan tempat wisata pesisir Selatan di Kabupaten Pacitan….
Magetan | Intijatim.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Timur, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan SMSI Kabupaten Magetan, pertanggal 7 Desember 2022. Berdasarkan Surat Keputusan No. 005/KPTS/SMSI-JAWATIMUR/XII/2022, SMSI Jawa Timur telah mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus SMSI Magetan periode 2022-2025. Hal ini diungkapkan oleh Ketua SMSI Jatim, H. Samiaji Makin Rahmat,…
Oleh : Muhammad Nasir Stabilitas politik nasional menjadi perhitungan penting bagi kalangan pebisnis, investor, dan perusahaan pers. Politik selalu dimasukkan dalam daftar pertimbangan, sebagai faktor utama. Selain politik, pengelola perusahaan mempertimbangkan faktor lain seperti suku bunga bank, birokrasi layanan yang berbelit, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan tingkat tekanan serikat buruh di suatu daerah atau…
Jakarta | Intijatim.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menilaip, pengesahan RKUHP yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu terkesan dipaksakan. Para wakil rakyat dinilai mengabaikan partisipasi dan masukan masyarakat, terutama komunitas pers. Pada Selasa (06/12/2022), DPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang…
This will close in 2 seconds
