NGAWI | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Penguatan Pengelolaan Risiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi, di Nata Hotel Ngawi by Azana, pada Rabu (16/4/2025).
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi,” kata Yulianto Kusprasetyo, inspektorat Ngawi.
Acara ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Ngawi, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan perwakilan pengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Dalam acara tersebut, Yulianto juga melaporkan dan memaparkan pencapaian Pemerintah Kabupaten Ngawi, serta pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai langkah preventif dalam pemberantasan korupsi.
“Perlunya kesadaran dan komitmen dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, pemberian penghargaan “Manajemen Risiko Award” dianugerahkan kepada Perangkat Daerah dengan Pengelolaan Risiko Terbaik Tahun 2025.
Peringkat I Kategori Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD) yakni, Dinas Sosial, diikuti Sekretariat Daerah, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kategori Perangkat Daerah Kecamatan dengan Pengelolaan Risiko Terbaik Tahun 2025 dianugerahkan kepada Kecamatan Pitu, diikuti dengan Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Jogorogo.
Dalam acara sesi diskusi panel yang menjadi agenda utama dalam kegiatan ini, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodiq Triwidiyanto, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngawi, Susanto Gani, turut hadir sebagai Narasumber.
Diskusi tersebut membahas berbagai aspek terkait strategi penguatan pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian korupsi, Reformasi Birokrasi, serta penyelenggaraan negara yang bersih, sebagai motor penggerak pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Ngawi.
Bupati Ngawi juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dia juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Ngawi yang menjadi pemerintah daerah pertama dan satu-satunya Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang seluruh indikator penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada Level 3.
“Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong dan meningkatkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Ngawi,” pungkas Ony.
Sementara, Kajari Ngawi, Susanto Gani, menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah daerah melalui kegiatan pendampingan hukum (Legal Opinion) dan Legal Assistance, dalam penanganan proyek strategis daerah, penerangan hukum dan jaksa masuk sekolah.
“Semoga dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ngawi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah,” tandasnya. (Mei)
