Kontroversi Program MBG di Ngawi: Kepala SPPG Gendingan Tolak Konfirmasi, Isu SLHS Mendera

NGAWI | INTIJATIM.ID – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di daerah menghadapi hambatan di lapangan.

Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gendingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, muncul dugaan sikap tertutup dari pihak pengelola terhadap upaya konfirmasi media, memperkeruh citra transparansi program tersebut.

​Saat hendak dikonfirmasi oleh wartawan terkait pelaksanaan program yang dikelola oleh yayasan Arek Boga Nusantara ini, Kepala SPPG Gendingan, Maula, secara tegas menolak memberikan keterangan. Ia beralasan hanya akan memberikan penjelasan apabila ada surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau dari instansi dinas terkait.

​”Harus ada surat resmi dari BGN, saya tidak bisa memberikan keterangan apapun, harus dari dinas yang boleh masuk untuk tanya-tanya, ya hanya pihak dinas. Saya kepala SPPG, nama saya Maula,” ujarnya singkat, Senin (3/11/2025).

​Sikap tertutup ini menuai sorotan dan sangat disayangkan, mengingat MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah yang pendanaannya berasal dari publik dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga seharusnya terbuka untuk diawasi dan dikonfirmasi.

​Selain isu transparansi, pelaksanaan MBG juga terus dihadapkan pada masalah krusial terkait kualitas dan keamanan pangan, yang salah satunya diukur dari kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS adalah sertifikat wajib yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat, yang menjamin bahwa dapur atau unit pengolahan makanan, termasuk SPPG, telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat.

​Sikap Kepala SPPG Gendingan yang menolak dikonfirmasi ini dikhawatirkan menambah daftar panjang keraguan publik terhadap standar operasional dan kepatuhan SPPG, terutama dalam hal pemenuhan standar higienitas seperti SLHS. Padahal, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjamin bahwa seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan hingga penyajian makanan, berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN dan Dinas Kesehatan. (Mei/IJ)