Tragedi Bocah SD di NTT: Kegagalan Sistem Perlindungan Sosial dan ‘Alarm’ Keras untuk Negara

​JAKARTA | INTIJATIM.ID – Kematian tragis seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu gelombang keprihatinan nasional. Bocah tersebut diduga mengakhiri hidupnya akibat himpitan ekonomi keluarga, sebuah potret kelam yang mengungkap rapuhnya jaring pengaman sosial di wilayah pelosok Indonesia.

​Peristiwa memilukan ini memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyebut insiden ini bukan sekadar musibah personal, melainkan bukti nyata bahwa negara masih “gagap” dalam menjamin hak dasar anak.

​Selly menegaskan bahwa, Undang-Undang Perlindungan Sosial perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, distribusi program bantuan saat ini masih belum merata dan sering kali gagal menjangkau masyarakat pedesaan yang paling membutuhkan.

​“Ini adalah cambukan keras bagi pemerintah. Hak dasar anak atas pendidikan dan penghidupan layak belum terpenuhi secara nyata. Kita melihat adanya kegagapan dalam sistem perlindungan sosial bagi perempuan dan anak,” tegas Selly, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

​Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan UU Perlindungan Sosial di atas kertas tidak akan berarti jika tidak mampu “mengetuk pintu” rumah warga di daerah terpencil tepat waktu. “Selain bantuan materiil, pentingnya penguatan dukungan psikologis bagi keluarga rentan,” tegasnya.

​Senada dengan kritik dari Senayan, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan permohonan maaf dan pengakuan pahit atas kegagalan birokrasi yang dipimpinnya. Ia mengakui adanya lubang besar dalam sistem deteksi dini terhadap warga miskin.

​“Adik kita harus pergi karena kegagalan sistem di pemerintah provinsi dan perangkat terkait lainnya. Kami gagal mendeteksi dan merespons kesulitan yang dialami korban,” ujar Melki dengan nada duka.

​Melki menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari angka statistik atau proyek fisik, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu melindungi warga yang paling kecil dan paling sunyi.

​Tragedi ini meninggalkan luka sosial dan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Selly Andriany Gantina pun mengajak seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

​“Ini adalah introspeksi bagi kita semua. Jangan sampai ketidakpedulian membuat kita luput melihat penderitaan orang-orang terdekat atau kerabat kita sendiri,” tutupnya.

​Hingga saat ini, tuntutan agar pemerintah melakukan audit terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) terus menguat, agar tak ada lagi nyawa anak bangsa yang hilang karena alasan ekonomi. (OP/IJ)