Sinergi Membangun Kota: DPRD Madiun Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025

​MADIUN | INTIJATIM.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (22/4/2026).

Momentum ini menjadi pijakan krusial bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun untuk mengevaluasi sekaligus memantapkan arah pembangunan di masa mendatang.

​Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan telaah kritis legislatif terhadap capaian kinerja eksekutif sepanjang tahun lalu. Dokumen penting ini diharapkan menjadi kompas bagi jajaran birokrasi dalam memperbaiki program-program yang belum maksimal.

​Menanggapi masukan tersebut, Plt Wali Kota Madiun menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh catatan DPRD sebagai prioritas utama. Ia memastikan bahwa rekomendasi tersebut akan diintegrasikan secara konkret ke dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

​”Seluruh masukan dari rekan-rekan DPRD akan segera kami tindak lanjuti. Ini adalah bahan evaluasi yang sangat berharga untuk memastikan pembangunan kita tetap pada rel yang benar,” tegas Bagus Panuntun, usai rapat berlangsung.

​Tahun ini, Pemkot Madiun mulai mengadopsi pola baru dalam manajemen pemerintahan. Menurut Bagus setiap program tidak lagi sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus memiliki output dan dampak yang terukur bagi masyarakat. Pemkot Madiun juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam eksekusi kebijakan. Serta, memperkuat sektor UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan digitalisasi menyeluruh agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

​”Sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Madiun akan meningkat secara signifikan.” ungkap Plt Wali Kota Madiun, (22/4).

​Melalui penyerahan rekomendasi ini, diharapkan hubungan harmonis antara DPRD dan Pemkot Madiun terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. (Utg/IJ)