MAGETAN | INTIJATIM.ID – Bukan rahasia umum lagi, bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditemui dengan praktek money politik (politik uang).
Politik uang, terdengar santer di Desa Prampelan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Pilkades saat ini, digelar serentak di 30 desa se-Kabupaten Magetan tahun 2023.
Meskipun pemerintah menetapkan Pilkades dengan cara e-Voting, untuk mengurangi kecurangan dalam pemungutan suara, namun masih saja dikotori dengan money politik antar kubu untuk meraih kemenangan.
“Sudah tradisi kayaknya, setiap Pilkades pasti ada amplopnya atau disogok dengan uang agar dipilih. Bahkan ada yang pakai bandul (jaminan dapat uang bila memilih salah satu calon),” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Selasa (12/9/2023).
Sementara itu, Martono, Ketua Panitia Pilkades Desa Prampelan, mengatakan bahwa, seluruh proses tahapan pilkades berjalan lancar, dengan melibatkan kepanitiaan dari berbagai unsur lembaga.
“Untuk kepanitiaan semuanya terlibat, mulai dari RT, RW, perangkat, linmas, dan tokohasyarakat,” jelasnya.
Ditanya terkait beredarnya informasi money politik di desa tersebut, Martono mengaku, tidak mendengar adanya poltik uang yang beredar. Bahkan, informasi tersebut sampai terdengar keluar desa di wilayah Kecamatan Karangrejo Magetann Jawa Timur.
“Kalau urusan itu, saya tidak mau tahu. Karena kami sebagai panitia konsentrasi di penyelenggaraannya,” terang Martono, yang juga seorang guru pendidik.
Selain itu, Martono juga mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait money politik. Menurutnya, selama tidak komplain dari kedua belah pihak, apa yang harus dipermasalahkan.
“Jikalau mereka bermain itu (money politik red) dengan alasan sedekah, kita mau apa, dan selama ini aman-aman saja. Ya, kalau semua itu bisa dikondisikan, dan di perbup sendiri tidak diatur, karena acuan kita ada di perbup,” papar Martono, (12/9).
Namun demikian, secara pribadi dirinya tidak setuju dengan adanya politik uang dalam pesta demokrasi. “Kalau secara pribadi saya tidak setuju,” tandas Ketua Panitia Pilkades Desa Prampelan. (Red)
