NGAWI | INTIJATIM.ID – Memperingati Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi gelar penyuluhan hukum kepada kepala desa serta camat. Bertempat di Notosuman Convention Hall Watualang Ngawi, pada Jumat, (6/12/2024).
Penyuluhan hukum dengan mengusung tema “Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju”, melibatkan 213 Kepala Desa dan 19 camat di Kabupaten Ngawi, untuk memberikan pemahaman serta menghindari tindak pidana korupsi yang marak terjadi di desa.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ngawi, Susanto Gani menegaskan, akan bertindak tegas kepada siapapun baik kades maupun camat yang terbukti terlibat dalam penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Tugas kami melakukan pengawasan ketika masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki namun ketika perbuatannya sudah fatal maka kami akan tindak secara tegas tidak peduli siapapun itu,” jelas Kajari Ngawi.
Sebagai fungsi pengawas, Susanto sendiri telah melakukan koordinasi bersama dengan Inspektorat dan juga DPMD, pun Kejaksaan Agung serta Mendes.
“Kami, jajaran kejaksaan Ngawi akan road show mengawasi ADD maupun DD agar digunakan sesuai regulasi,” tegasnya dihadapan awak media, Jumat (6/12).
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Negeri Ngawi.
“Kami support kegiatan ini tadi, sebagai upaya untuk mencegah agar rekan rekan kepala desa memahami materi yang disampaikan serta dapat mengantisipasi agar tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi, ” kata Kabul.
Menurutnya, sebagai pengelola anggaran dana desa, kepala desa harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Sejauh ini DPMD sendiri sudah melakukan kontrol dengan menggandeng camat saat melaksanakan monev ( monitoring dan evaluasi ) di desa.
“Kita lakukan secara berjenjang dan bertingkat, dan secepatnya kami juga akan mengumpulkan camat dan juga kades untuk melakukan hal serupa,” pungkasnya. (Mei)
