Alami Defisit Anggaran, PUPR Magetan Prioritaskan Pemeliharaan Infrastruktur Ketimbang Pembangunan Baru

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Keterbatasan anggaran daerah memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengambil langkah taktis dalam pengelolaan infrastruktur. Alih-alih melanjutkan sejumlah proyek pembangunan jalan dan gedung yang belum tuntas, pemerintah kini mengalihkan fokus pada pemeliharaan aset yang sudah ada.

​Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Magetan, Muhtar Wakid mengungkapkan bahwa, sejumlah proyek strategis, seperti ruas jalan Genengan-Bendo,Maspati, Takeran-Genengan, serta Gorang-Gareng-Mojopurno, saat ini statusnya belum tuntas meski sebagian sudah mendapatkan penanganan hotmix. Namun, dalam menghadapi defisit anggaran, pemerintah memilih prioritas untuk mempertahankan fungsi infrastruktur lama agar tetap layak pakai.

“Prioritasnya harus dialihkan dari rencana melanjutkan pembangunan menjadi mempertahankan infrastruktur yang ada,” ungkap Muhtar Wakid, Selasa (17/3/2026).

​Strategi ini diambil untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Meski kondisi jalan mungkin tidak memberikan kenyamanan maksimal, penutupan lubang-lubang jalan tetap dilakukan agar akses tetap aman dilalui masyarakat.

Muhtar Wakid mengakui, kebijakan penundaan pembangunan ini akan membawa beban tersendiri bagi citra pemerintah di mata publik. Secara politis, ketidakmampuan penyelesaian proyek pembangunan sering kali dianggap sebagai kegagalan kinerja oleh masyarakat di media sosial.

​Selain itu, dari sisi teknis, penundaan ini juga berdampak pada sektor lain. Diantaranya, ketahanan pangan, pelayanan publik, dan penanggulan resiko bencana khususnya banjir. “Program penanganan banjir di wilayah Ngari-boyo melalui pembangunan drainase senilai Rp2,5 miliar juga belum bisa terealisasi karena kendala dana yang sama,” jelasnya.

Muhtar Wakid juga mengimbau, agar masyarakat untuk lebih peduli terhadap infrastruktur yang ada, terutama dalam menjaga saluran air. Masalah sampah dan pembendungan saluran air secara ilegal untuk kepentingan pribadi sering kali menjadi pemicu banjir yang merusak struktur jalan.

​”Strategi paling murah dan mudah adalah mengoptimalkan saluran yang ada, dan itu butuh kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (Red/IJ)