GRESIK | INTIJATIM.ID – Analisa dan Evaluasi (Anev) Sitkamtobmas (Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polda Jatim, akan digelar kembali, yang diikuti seluruh polres jajaran di Jawa Timur.
Kegiatan ini dipimpin dan dibuka oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Imam Sugianto. Pun, melakukan persiapan Operasi Mantab Praja Semeru 2024, bertempat di Giri Loka Ballroom Aston Gresik Hotel Gresik, pada Senin (3/6/2024).
Dalam acara tersebut, masing-masing Satker (Satuan Kerja) diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisa selama bulan Maret sampai Mei tahun 2024.
Kapolda Jatim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para Pejabat Utama (PJU) Polda dan Kapolres yang telah bekerja dengan baik, sehingga situasi kamtibmas di Jawa Timur terpantau kondusif.
“Secara umum di Jawa Timur mulai Januari hingga Mei 2024 kondusifitas dapat terjaga dengan penurunan angka kriminalitas dibandingkan tahun 2023. Selain itu, pengamanan pelaksanaan penetapan hasil pemilu juga berjalan aman dan kondusif,” kata Irjen Imam, dalam sambutannya.
Kapolda Jatim menyebut, hasil survey indikator Indonesia merilis tingkat kepuasan masyarakat pelaksanaan kegiatan mudik lebaran 2024, menunjukkan hasil 94,4 persen puas. Angka tersebut mencakup kinerja Polri dimana publik menilai positif atas kinerja polri sebesar 86,5 persen.
“Polda Jatim terus berupaya menjaga kepercayaan public terhadap kinerja Polri. Hal ini terus kita gelorakan agar bisa memelihara kepercayaan publik,” ungkap Kapolda Jatim.
Soal Operasi Mantap Praja Semeru 2024, dalam rangka pengamanan Pilkada di Jawa Timur, Kapolda mewanti-wanti agar polres jajaran selalu waspada dan siap siaga terhadap potensi kerawanan Pilkada 2024.
“Polda Jatim mencatat terdapat enam kabupaten/ kota yang masuk sangat rawan. Saya minta Dirintelkam beserta jajaran dan unsur forkopimda agar konsolidasik untuk membuat update pemetaan kerawanan terbaru. Sehingga bisa antisipasi kejadian kejadian kedepan,” jelas Irjen Imam.
Kapolda Jatim meminta kepada para Kapolres agar lebih aktif berkomunikasi dengan TPID (tim pengendali inflasi daerah) untuk menurunkan inflasi di wilayah masing masing.
“Menyiapkan rencana kontijensi untuk situasi darurat, guna memastikan kesiapsiagaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan,” pungkasnya. (Red/Hms)
