BANDUNG | INTIJATIM.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan kuliah umum pada rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Di hadapan para mahasiswa UNPAD, ia menjelaskan terkait Sertifikat Tanah Elektronik yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN, pada Kamis (19/9/2024).
“Dalam tujuh bulan terakhir ini peningkatan produksi Sertifikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertifikasi elektronik,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Perlu diketahui, Sertifikat Tanah Elektronik telah diterapkan di sejumlah negara. Maka, dapat dikatakan bahwa, pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia.
Dengan Sertifikat Tanah Elektronik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam. Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah.
“Dengan Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat,” ungkap Menteri AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN juga tidak menampikkan, bahwa sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna. Ia mengimbau, kepada peserta kuliah umum agar dapat turut serta dalam penyempurnaan dan peningkatan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.
“Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun. Kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan,” ucap Menteri AHY kepada para mahasiswa.
Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita menyampaikan bahwa kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di UNPAD merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir. “Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan,” paparnya.
Adapun kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati. Turut hadir pada kegiatan ini anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD. (Red/Tim)
