NGAWI | INTIJATIM.ID – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Supardi, angkat bicara mengenai Gapoktan Tani Makmur, yang terus muncul di pemberitaan media intijatim.id.
Supardi menyayangkan, sikap ketua Gapoktan Tani Makmur yang tak lain merupakan kaur Pemerintahan Desa Kartoharjo. Ia menilai, ketua gapoktan tersebut kurang tertib dalam administrasi.
“Kami sudah baca beritanya, dan sudah konfirmasi ke yang bersangkutan bahwa alatnya masih ada, dan memang disewakan di luar kota. Mengenai RAT yang sejak covid tidak terlaksana, ya nanti kita akan komunikasikan dengan Pemerintahan Desa Kartoharjo, sehingga bangunan gudang Gapoktan yang menggunakan tanah desa bisa menambah pemasukan kas, jadi saling menguntungkan satu sama lain,” terang Supardi, saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu (24/04/24).
DKPP Ngawi akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Gapoktan Tani Makmur. Terkait bantuan, Supardi menyebut, seharusnya dimanfaatkan dengan baik secara transparan. Pun, berharap kejadian ini tidak terulang di Gapoktan lainnya.
“Harapan saya dengan adanya bantuan alat pertanian, kelompok tani bisa menggunakan dengan baik. Kalaupun disewakan, harus jelas secara pelaporan berapa uang kasnya setelah dipotong operasional. Jadi, kedepannya bisa menambah unit dari hasil sewa, sehingga tidak selalu mengantungkan bantuan dari pemerintah,” jelanya.
Disinggung mengenai Permentan No.67 terhadap larangan perangkat Desa menjadi Ketua Gapoktan, “Kalau memang sesuai aturan tidak boleh. kalau mau diganti ya silahkan, anggota/ masyarakat yang bisa memutuskan,” ujar Kepala DKPP Ngawi, Jawa Timur. (Mei)
