NGAWI | INTIJATIM.ID – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ngawi. Kali ini, wakil rakyat ini turun langsung tanpa didampingi oleh anggota DPRD lainnya. Pun menyasar puskesmas Jogorogo, Ngrambe, dan Sine. Senin (15/4/2025).
Yuwono mengatakan bahwa, adanya beberapa permasalahan di lapangan, salah satunya terkait miskomunikasi antara pengguna BPJS dengan pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes). Ia juga menyayangkan, bahwa belum semua pasien memahami kriteria rujukan yang ditetapkan oleh BPJS, padahal aturan tersebut sudah lama berlaku.
“Kami hanya konfirmasi, ternyata memang selama ini ada miskomunikasi. Banyak pasien mengeluh tidak bisa dirujuk, padahal ada kriteria dan mekanisme yang sudah diatur. Ini belum tersosialisasi dengan baik,” kata Yuwono. (15/4).
Selain itu, ia juga menyoroti regulasi retribusi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, ada lonjakan setoran retribusi ke kas daerah (kasda).
“Kami mencermati RKPJ, ternyata ada lonjakan retribusi yang masuk ke kasda, dan berharap laporannya riil dan tidak fiktif,” tegasnya.
Yuwono menambahkan, sistem manajemen dan pelaporan keuangan di puskesmas-puskesmas perlu segera diadaptasi dan diperbarui agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Ketua DPRD Ngawi.
Sementara, Kepala Puskesmas Jogorogo, Sri Fatmawati, menyambut baik perhatian dari DPRD. Ia mengakui bahwa memang masih ada kekurangan dalam pelayanan, terutama dalam hal prosedur BPJS dan kriteria rujukan.
“Alhamdulillah kami sangat suport dan kedepannya kami siap meluruskan prosedur pelayanan BPJS. Di Jogorogo, kami sudah mulai melakukan pemetaan pasien mana saja yang perlu dirujuk dan bisa ditangani di faskes tingkat pertama,” ungkapnya.
Sri juga mengusulkan agar Puskesmas Jogorogo mendapatkan perhatian untuk dilakukan rehabilitasi. “Kami sudah mengusulkan untuk rehab dan berharap tim dari DPRD bisa menindaklanjuti. Sampai saat ini memang belum ada tindak lanjut,” pungkasnya. (Mei)
