Peringati Hakordia, Wabup Ngawi Ajak Masyarakat Satukan Aksi Basmi Korupsi

NGAWI | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Inspektorat menggelar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, sebagai komitmen memperkuat gerakan antikorupsi di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan. Jumat (12/12/2025).

Acara diawali dengan kegiatan menyapa langsung masyarakat, pengguna layanan publik, disertai pembagian suvenir dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Pun, dihadiri jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai komunitas dan elemen masyarakat peduli antikorupsi.

Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menegaskan, tema Hakordia 2025 menjadi pengingat penting bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak adalah fondasi utama memutus mata rantai praktik korupsi di semua sektor.

“Satukan aksi basmi korupsi bukan hanya slogan, tetapi ajakan agar semua elemen bergerak bersama. Pendidikan antikorupsi sejak usia dini juga sangat penting dalam membangun generasi yang berintegritas,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Ngawi juga memperkenalkan Patriot Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dari kalangan pemuda, dengan harapan dapat aktif memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya korupsi, serta pentingnya menanamkan nilai kejujuran dan integritas.

Wabup menilai bahwa, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bertumpu pada pemerintah saja. Media, organisasi masyarakat, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, hingga komunitas akar rumput, memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan publik dan menguatkan budaya lapor jika menemukan dugaan penyimpangan.

“Pemerintah butuh dukungan penuh masyarakat. Gerakan antikorupsi akan efektif jika semua lini terlibat dan berani bersuara,” ungkap Wabup Ngawi, Jumat (12/12).

Selain menjadi agenda nasional, Hakordia menjadi agenda penting untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam memperkuat integritas, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah.

“Kami berharap, peringatan ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama,” jelas Dwi Rianto. (Mei/IJ)