JAKARTA | INTIJATIM.ID – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memyampaikan aspirasi pentingnya peninjauan ulang terkait kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Muzani selaku Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Negara, Rabu (9/8).
“Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB. Karena kebijakan sistem zonasi PPDB memiliki maksud baik untuk pemerataan sekolah favorit. Namun dalam implementasinya, justru menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Sistem zonasi PPDB ini, kata Muzani, juga menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Yaitu, terdapat siswa yang dekat dengan sekolah justru tidak tertampung disekolah tersebut. Dengan alasan seperti keterbatasan kuota, selisih usia, dan manipulasi data calon siswa.
“Jadi, tidak seperti yang dimaksud kebijakan ini untuk sekolah-sekolah unggul. Justru, sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul,” ungkap Sekjen Partai Gerindra ini.
Dijelaskan Muzani, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi PPDB ini tahun depan. Pun menjadi catatan bagi pemerintah untuk ditinjau ulang.
“Ada yang menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Persoalan ini terjadi hampir di semua provinsi. Oleh karena itu, presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” jelas Muzani, Rabu (9/8).
Selain itu, sistem yang dibangun dalam rangka pemerataan sekolah unggulan sudah baik melalui PPDB. Namun tetap perlu penyempurnaan, agar ke depan tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya.
“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi dan disempurnakan. Karena perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya,” pungkasnya. (Red)
Sumber : siberindo.co
