Sarasehan Agus Black Hoe Libatkan Pengamat Kebijakan Publik 

NGAWI | INTIJATIM.ID – Bersama Paguyupan Usaha Kecil Haller Keliling (PUKHK), relawan Ganjaris dan relawan Mantra, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Agus Black Hoe Budianto, melaksanakan Sarasehan dengan tema “Membangun Inftrastruktur Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Acara ini berlangsung di Notosuman Watualang Ngawi, pada Minggu sore (16/2/2025).

Di hadapan masyarakat, BlacK Hoe sapaan akrab Agus Budianto, menceritakan perjalanan karir politiknya yang dimulai dari bawah. Sembari memperkenalkan beberapa tim yang terlibat di bagian masing masing wilayah kecamatan di Kabupaten Ngawi.

“Mereka ini sangat royal, jika ada permasalahan apapun yang ingin disampaikan misalnya saya belum respon bisa melalui tim saya yang di lapangan,” ujarnya. (16/2)

Dalam kegiatan tersebut, Agus juga membuka forum diskusi dan melayani setiap pertanyaan dari peserta serta menjawab dengan sabar. Ia menghimbau semua yang tergabung dalam PUKHK untuk displin dan tertib dalam berkendara.

“Huller itu adalah bagian dari perjuangan saya, yang merupakan pengiat ekonomi kreatif dengan memudahkan para rumah tangga untuk menggilingkan padi tidak terlalu jauh tapi mereka cukup datang kerumah,” jelas Agus Black pada intijatim.id

Selain itu, dengan terus merangkul para relawan PUKHK Agus yakin dapat mendukung pemerintah pusat dari segi ketahanan pangan. “Dari sektor paling bawah, huller juga berperan,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai narasumber pengamat kebijakan publik Dr. Arshad Ragandi, menyampaikan kehadirannya untuk memberikan masukan terhadap beberapa tema yang diangkat sesuai bidang keilmuannya.

“ini wujudnya seminar dengan berbagai macam tema, dari pemberdayaan masyarakat, ada keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan ini merupakan bentuk komunikasi publik yang sangat nyata antara anggota DPRD Provinsi dengan masyarakat,” jelas Arshad Ragandi.

Dengan harapan semua program aspirasi yang terserap dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Sarana sosialisasi dari kebijakan mas Agus di komisi D DPRD Provinsi harus yang menjadi kebutuhan, bisa diserap dengan cara diselesaikan permasalahannya sehingga nanti bantuan yang digelontorkan bisa tepat sasaran,” tandasnya. (Mei)

Loading

Leave a Reply