Selama 3 Hari, Kades di Ngawi Ikuti Bimtek Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

NGAWI | INTIJATIM.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vox Populi, dan LSM Galang, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 213 kepala desa se-Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai 24 hingga 26 Oktober 2025 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah.

Ketua PWI Ngawi Zainal Abidin menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata insan pers dalam mendukung peningkatan profesional aparatur desa.

“Bimtek ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa agar lebih bersinergi, inovatif dan profesional,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Menurutnya, kolaborasi antara wartawan, lembaga hukum dan LSM, menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan di tingkat akar rumput. Zainal menambahkan fokus utama bimtek tersebut adalah pada bidang hukum dan administrasi pemerintahan desa.

“Materinya terkait restorative justice, aplikasi jaga desa dan peran para legal standing dalam membantu penyelesaian masalah di tingkat lokal, serta administrasi BUMDes, Kopdes, dan juga sistem perizinan bangunan gedung. Untuk pemilihan tema lantaran banyaknya dinamika dan tantangan hukum yang dihadapi oleh kades dalam menjalankan tugasnya,” jelas Zainal pada intijatim.id.

Kegiatan bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait. Diantaranya, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi.

Sementara itu, ketua panitia, Andik mengungkapkan, selama kegiatan berlangsung para peserta aktif berdialog dan mengajukan berbagai pertanyaan seputar kendala yang dihadapi di lapangan. Ia mencatat antusiasme peserta yang tinggi menjadi bukti bahwa kegiatan ini menjadi sumber manfaat nyata bagi upaya pembenahan tata kelola pemerintahan desa se-Kabupaten Ngawi.

“Panitia berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan peserta dalam memahami berbagai aspek hukum dan administrasi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di era digitalisasi dan transparansi publik,” pungkasnya. (Mei/IJ)