UIN Madura Sabet Peringkat I Implementasi CMS, Jadi Pionir Digital Governance di Pamekasan

PAMEKASAN | INTIJATIM.ID – Universitas Islam Negeri (UIN) Madura mengukuhkan posisinya sebagai institusi pendidikan yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga terdepan dalam tata kelola keuangan. UIN Madura resmi dinobatkan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik se-Kabupaten Pamekasan untuk Semester II Tahun 2025 oleh KPPN Pamekasan.

​Pencapaian ini menandai transformasi besar birokrasi kampus dari model administratif tradisional menuju ekosistem digital governance yang transparan dan akuntabel.

​Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar urusan administratif rutin. Menurutnya, keberhasilan implementasi CMS adalah indikator perubahan perilaku (habitus) birokrasi di lingkungan kampus.

​”Prestasi ini menandai bahwa universitas tidak hanya unggul dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga adaptif terhadap sistem perbankan modern. CMS memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan terintegrasi,” ujar Saiful Hadi, Rabu (25/2/2026).

​Ada dua instrumen utama yang menjadi kunci penilaian. Yakni, ketangkasan dalam pembayaran untuk kebutuhan internal maupun mitra kerja (vendor), kuntabilitas publik dan minimnya risiko kesalahan manual dalam setiap transaksi.

​Senada dengan Rektor, Ketua Senat UIN Madura, Achmad Muhlis, meninjau capaian ini dari kacamata sosiologis. Menurutnya, percepatan layanan keuangan melalui sistem digital berdampak langsung pada kepuasan stakeholder.

​”Vendor yang menerima pembayaran tepat waktu akan memperkuat kepercayaan institusional. Sivitas akademika yang mendapatkan haknya tanpa penundaan merasakan adanya keadilan administratif. Kecepatan adalah simbol institusi yang responsif,” ungkap Muhlis, (25/2).

​Penggunaan CMS secara penuh memungkinkan UIN Madura memiliki jejak audit digital yang jelas secara real-time. Hal ini secara otomatis memitigasi risiko human error maupun potensi penyimpangan (fraud).

​Dalam teori good governance, sistem ini menjawab tantangan transparansi. Pengelolaan dana negara kini tidak lagi bergantung pada prosedur manual yang panjang, melainkan pada sistem elektronik yang terdokumentasi dengan ketat.

​Meski meraih predikat terbaik, Saiful Hadi yang juga Guru Besar Sosiologi Pendidikan Islam ini mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri. Ia menekankan prinsip continuous improvement (perbaikan berkelanjutan).

​”Digitalisasi memerlukan peningkatan kompetensi SDM dan penguatan keamanan siber secara berkala. Penghargaan ini adalah indikator bahwa sistem kita berjalan sesuai standar, namun tantangannya adalah menjaga konsistensi di masa depan,” pungkasnya. (Say/IJ)