SURABAYA | INTIJATIM.ID – Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim berharap, pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bisa menjadikan kehidupan dan ekosistem pers menjadi lebih baik. Menurutnya, layak tidaknya seorang jurnalis ditentukan oleh kompetensinya.
“Karena UKW dan sertifikasi yang mengiringinya ini bukan alat untuk menaikkan kelas, bukan untuk naik pangkat, tetapi justru alat untuk mengukur apakah anda itu layak disebut sebagai jurnalis,” kata Cak Item panggilan Lutfil Hakim, saat memberikan sambutan dalam UKW ke-57 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (28/5/2024).
UKW ke-57 PWI Jawa Timur dibuka langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, dan diikuti 36 peserta yang terbagi tiga jenjang, yakni muda sebanyak 18 orang, madya sebanyak 12 orang, dan utama 6 orang.
Menurut Cak Item, seorang wartawan yang sudah UKW dan kompeten harus menunjukkan konsistensi kejurnalistikan mulai dari perencanaan, proses peliputan sampai pemuatan.
“Peserta yang lulus UKW menunjukkan kompetensi etika dan moral yang jauh lebih penting dari kompetensi teknis. Tidak ada kemudian jurnalis itu mengintimidasi, tidak sopan,” ujar Cak Item.
Kompetensi ketiga yang jauh lebih penting, menurut Cak Item, adalah kapasitas keilmuan. Sejauh mana memiliki skil dalam kejurnalistikan.
“Kalau pengetahuan dan skil nol, sedangkan tugas jurnalis sangat berat karena harus mengedukasi, mencerdaskan, maka bagaimana publik bisa cerdas kalau jurnalis tidak kompeten,” ungkap Ketua PWI Jawa Timur ini.
Ketua PWI juga meminta, peserta UKW harus terus meningkatkan kapasitas keilmuan, karena hal itu merupakan suatu keniscayaan. “Jika semua itu diniatkan dengan baik akan dicatat sebagai amal baik,” jelasnya.
Sementara, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun menyampaikan, khusus PWI Jawa Timur, bisa mendapatkan jatah kembali untuk menyelenggarakan UKW jika bekerja keras dan ada uangnya, karena anggota PWI di daerah ini jumlahnya paling banyak.
Hendry menegaskan, program UKW gratis ini memang menjadi janji kampanyenya di Kongres PWI.
“Ini UKW yang ke-18 dari 38 provinsi, ditambah Solo sebagai daerah khusus. Kita terdepan dan diharapkan September program selesai,” jelasnya.
Hendry mengaku, kebijakan dari Ketua Umum PWI Pusat Margiono sebelumnya menekankan pada program pendidikan. “Kalau ada 10 program, maka 9-nya harus pendidikan dan peningkatan kompetensi,” pungkas Hendry. (Rwy/Red)
