NGAWI | INTIJATIM.ID – Perwakilan warga Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, yang terdiri dari anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat, mendatangi Gedung DPRD untuk menyampaikan keluhan terkait gangguan kelistrikan akibat dua travo PLN yang mengalami lonjakan tegangan ekstrem. Kamis (8/5/25).
Mereka mengaku, akibat ganguan listrik tersebut membuat sejumlah perangkat elektronik warga meledak dan terbakar. Yang lebih memprihatinkan, aliran listrik untuk sumur-sumur sibel—sumber utama pengairan sawah—terputus. Hal ini bisa mengancam ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Belum ada tindak lanjut dari PLN untuk menyalakan listrik, apalagi ganti rugi atas perangkat yang rusak. Meski sempat menyala, daya listrik masih sangat lemah,” ujar Dwi Prasetyo Wiyono, Ketua BPD Bangunrejo Kidul.
Warga diterima langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko. Dalam pertemuan itu, Dwi menegaskan bahwa, masalah ini harus menjadi prioritas karena berdampak langsung pada keberlangsungan pertanian.
“Arahan dari ketua dewan, kami diminta segera berkoordinasi dengan PLN. Ini mendapat pengawalan langsung dari DPRD karena menyangkut ketahanan pangan,” jelas Dwi kepada intijatim.id.
Menurut informasi yang diterima, dua travo PLN di Desa Bangunrejo Kidul mengalami gangguan tegangan akibat dugaan pencurian kabel ground, yang seharusnya dapat diantisipasi.
“Ini kelalaian PLN. Harusnya sistem keamanan diperketat, dan kerusakan seperti ini tidak sampai berdampak luas,” ungkap Yuwono, Ketua DPRD Ngawi.
Akibatnya, lebih dari 50 hektare sawah di dua dusun kini terancam gagal panen, karena sumur-sumur sibel tidak berfungsi. Padahal, saat ini merupakan masa kritis tanaman padi yang membutuhkan pasokan air secara terus-menerus.
“Minimal, untuk travo yang menghidupkan sibel itu segera diperbaiki. Kalau dihitung, kerugian material akibat perangkat rusak memang besar, tapi lebih bahaya lagi kalau gagal panen. Itu akan berdampak pada produktivitas pertanian Kabupaten Ngawi secara keseluruhan,” ungkap ketua DPRD Ngawi.
Yuwono juga memberikan dukungannya terhadap upaya warga menuntut hak ganti rugi dengan menandatangani surat permohonan pengawalan.
“Kami akan kawal bersama. Ini soal hajat hidup banyak orang. Kalau memang ada unsur kelalaian, PLN harus bertanggung jawab,” tegasnya. (Mei)
