WFH: Solusi Strategis atau Simalakama Sosial di Tengah Ancaman Krisis Energi Global?

PAMEKASAN | INTIJATIM.ID – Bayang-bayang krisis energi akibat memanasnya tensi geopolitik di Selat Hormuz kini memaksa Indonesia untuk memutar otak. Kebijakan Work From Home (WFH), yang sempat menjadi tren darurat saat pandemi, kini muncul kembali di permukaan bukan sebagai protokol kesehatan, melainkan sebagai tameng pertahanan ekonomi dan kedaulatan energi nasional.

Guru Besar UIN Madura sekaligus Direktur Utama IBS PKMKK, Achmad Muhlis, menegaskan bahwa rencana penerapan kembali WFH oleh pemerintah adalah bentuk adaptasi nyata terhadap tekanan eksternal. Menurutnya, gangguan pada jalur distribusi minyak dunia akan langsung “memukul” kantong dalam negeri melalui kenaikan harga energi dan inflasi.

​Secara makro, WFH dianggap sebagai senjata ampuh untuk menekan konsumsi BBM nasional. Dengan mengurangi mobilitas jutaan pekerja, negara dapat memperkuat ketahanan energi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar fosil global yang fluktuatif.

​Namun, Muhlis memberikan catatan kritis terkait pergeseran sosiologis ini. ​“WFH menciptakan ambivalensi. Di satu sisi ada efisiensi waktu dan pengurangan stres akibat macet, tapi di sisi lain ada risiko isolasi sosial dan kaburnya batasan antara ruang privat dan ruang kerja,” ujarnya dalam diskusi di Pamekasan, Kamis (26/3/2026).

Muhlis menyoroti fenomena burnout yang mengintai para pekerja. Tanpa sekat fisik antara rumah dan kantor, individu dipaksa memiliki manajemen diri yang ekstra ketat agar produktivitas tidak justru menjadi beban psikologis yang menghancurkan keseimbangan hidup.

​Kebijakan ini tidak datang tanpa tumbal. Meski mampu menjaga stabilitas inflasi dari sisi konsumsi energi, WFH menyimpan potensi ketimpangan baru pada sektor ekonomi mikro. Diantaranya, transportasi publik, industri kuliner (warung makan area perkantoran), dan UMKM yang bergantung pada kerumunan pekerja fisik. Sedangkan Redistribusi Ekonomi, perlu ada tata kelola yang hati-hati agar penghematan di satu sisi tidak mematikan nadi ekonomi di sisi lain.

​Lebih lanjut, Muhlis menekankan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada dua pilar. Budaya Kerja dan Infrastruktur Digital Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan akses teknologi.

​“Kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawan menjadi kunci. Jika pengawasan tetap menggunakan pola konvensional sementara pekerja di rumah, yang lahir adalah tekanan tanpa henti, bukan produktivitas,” jelasnya.

​Penerapan WFH di tahun 2026 ini bukan lagi sekadar perubahan tempat duduk, melainkan refleksi dari paradigma baru dalam mengelola sumber daya. WFH adalah dialektika antara kebutuhan jangka pendek untuk bertahan dari krisis global dan visi jangka panjang untuk menciptakan budaya kerja berbasis kinerja (performance-based).

​Negara pun harus hadir tidak hanya dengan instruksi, tetapi juga dengan penguatan infrastruktur digital dan perlindungan bagi sektor-sektor yang terdampak mobilitas rendah. Tanpa pendekatan komprehensif, WFH berisiko memicu resistensi sosial yang justru bisa mengganggu stabilitas nasional yang ingin dijaga. (Say/IJ)