Kemenko PM Gelar FKP di Jabar, Siapkan '1001 Pasar Malam' untuk Dongkrak Pemasaran UMKM

JABAR | INTIJATIM.ID — Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Bandung pada 21 November 2025.

Forum ini bertujuan merumuskan Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media).

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menegaskan, FKP ini merupakan wujud partisipasi publik yang bermakna untuk menghasilkan kebijakan yang menjawab tantangan UMKM secara riil.

“Tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari mindset wirausaha hingga perluasan jangkauan pasar dan literasi pemasaran modern,” ujar Leon.

Ia menambahkan bahwa banyak UMKM belum mampu menembus batas digital atau pasar ekspor karena kurangnya dukungan ekosistem,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Abdul Muslim, memaparkan program unggulan Kemenko PM yang sedang dirancang, yaitu “1001 Pasar Malam.” Program ini dirancang sebagai kanal pemasaran yang produktif dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang belum optimal penggunaannya sebagai ruang promosi dan transaksi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Muslim menjelaskan, bahwa inisiatif ini juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Pasal 60. “ang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta, ntuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial mereka sebagai tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil,” ungkapnya.

Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikan provinsi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni mencapai 12,7% hingga November 2025, yang menjadikannya representasi kuat dari UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif di Indonesia.

Kemenko PM berharap kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. (OP/IJ)