LIRA Tolak Pilkada Lewat DPRD, Tegaskan Kedaulatan Rakyat

JABAR | INTIJATIM.ID – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II yang digelar Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) pada 16-18 Januari 2026 di Bogor, dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Pun, menegaskan pentingnya pilkada langsung oleh rakyat, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.

Sikap ini diperkuat oleh Presiden LIRA, Andi Syafrani, yang menyatakan bahwa pilkada langsung adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat.

“Pilkada langsung adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang tidak bisa digantikan begitu saja. Pilkada langsung adalah bagian dari esensi demokrasi yang telah dijamin dalam UUD 1945,” ujarnya.

LIRA berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya sesuai dengan konstitusi, tetapi juga merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa intervensi dari lembaga lain yang tidak berwenang. “Pilkada langsung adalah bagian dari sistem pemilu yang harus dihormati dan dijaga,” tegas Andi, Minggu (18/1).

Dalam Rakernas II, lebih dari 200 utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA se-Indonesia hadir untuk mendiskusikan isu strategis ini. LIRA menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang mengatur pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

LIRA juga mengingatkan, bahwa tidak ada pihak lain yang berhak menafsirkan ulang keputusan tersebut, karena itu sudah menjadi putusan konstitusional yang mengikat.

Selain itu, berbagai alasan penolakan terhadap pilkada langsung tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut LIRA, kelemahan yang ada dalam penyelenggaraan pilkada langsung harus difokuskan pada perbaikan sistem, penyelenggara, dan penegakan hukum pemilu.

“Masalah utamanya bukanlah pada rakyat, tetapi pada sistem dan pelaksanaan pemilu yang perlu diperbaiki,” ungkap Andi Syafrani di Rakernas Bogor.

Ia berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa tidak ada upaya yang bisa melemahkan demokrasi Indonesia.

Selain membahas isu pilkada, Rakernas II LIRA juga menyoroti pentingnya penguatan partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (Ormas) sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan kebangsaan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi dan politik global yang semakin tidak menentu.

Rakernas II LIRA ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada beberapa DPW dan DPD yang berprestasi dalam memperjuangkan hak rakyat. Beberapa daerah yang menerima penghargaan adalah DPW Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara. Penghargaan anumerta juga diberikan kepada almarhumah Mariani dari DPD Simalungun, yang telah berdedikasi hingga akhir hayatnya dalam memperjuangkan hak rakyat.

Ketua Pelaksana Rakernas II LIRA, Asep Rohmatullah, menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk merumuskan agenda strategis, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas internal organisasi. “Rakernas ini bertujuan untuk memperkokoh kebersamaan dan memperkuat semangat organisasi,” jelasnya.

Sebagai penutup, LIRA dengan tegas menyerikan akan memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta menjaga komitmen terhadap pilkada langsung sebagai amanah konstitusi. (***)