Langkah Awal PTSL 2026, BPN Ngawi Perkuat Koordinasi Internal

NGAWI | INTIJATIM.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi terus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026. Sebagai langkah awal, BPN Ngawi menggelar rapat koordinasi internal di Ruang Sekretariat Zona Integritas (ZI) Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Senin (19/1/2026).

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Nunuk Sugipatmintari, S.H., dan diikuti oleh jajaran pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. “Kegiatan ini menjadi forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antarunit kerja dalam rangka mempersiapkan seluruh tahapan PTSL Tahun 2026,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas persiapan pelantikan Ajudikasi PTSL Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan tugas di lapangan.

Tim Ajudikasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan PTSL, mulai dari pengumpulan data fisik dan data yuridis hingga pendampingan kepada masyarakat, sehingga persiapan yang matang menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, rapat juga membahas penyusunan jadwal penyuluhan PTSL Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di desa-desa sasaran. Penyuluhan dipandang sebagai tahapan awal yang krusial dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan PTSL.

“Dengan perencanaan penyuluhan yang terstruktur, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dan proses pendaftaran tanah berjalan lebih lancar,” jelas Nunuk Sugipatmintari.

Melalui penguatan koordinasi internal sejak dini, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi berupaya memastikan bahwa pelaksanaan PTSL Tahun 2026 dapat berjalan secara terencana, profesional, dan akuntabel. “Persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kasubag TU BPN Ngawi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas sebagai wujud dukungan terhadap tertib administrasi pertanahan serta pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. (Tim)