Bedah Anggaran Rp268 Triliun, BGN Blak-Blakan Soal Aliran Dana untuk MBG

​JAKARTA | INTIJATIM.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya membuka tabir rincian anggaran fantastis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total alokasi Rp268 triliun dari APBN, sebanyak 93 persen atau sekitar Rp249 triliun dipastikan mengalir langsung ke masyarakat, menjadikannya bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan instrumen penggerak ekonomi nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa transparansi ini adalah komitmen lembaga untuk memastikan publik mengetahui ke mana setiap rupiah pajak dialokasikan.

“Mayoritas anggaran kami disalurkan langsung ke program, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh penerima manfaat,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta. Selasa (31/3/2026).

​Ia menyampaikan, porsi terbesar dari dana program ini, yakni 70 persen (sekitar Rp174 triliun) dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku pangan. Angka strategis ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang melibatkan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai penyedia utama, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok.

​Dengan permintaan bahan baku skala masif, Dadan menyebut, MBG diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal yang selama ini sering terkendala masalah harga dan distribusi.

“Sementara itu, 20 persen anggaran dialokasikan untuk biaya operasional, mencakup logistik, distribusi, hingga kebutuhan energi listrik,” jelasnya dihadapan awak media.

​Di balik angka-angka tersebut, lanjut Dadan, BGN juga menyoroti peran vital Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, lebih dari 1,2 juta relawan telah tersebar di seluruh pelosok Indonesia sebagai ujung tombak distribusi.

​Sebagai bentuk apresiasi dan penjagaan kualitas kerja, para relawan ini mendapatkan insentif bulanan berkisar antara Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta. “Kesejahteraan relawan menjadi perhatian kami, karena mereka adalah kunci agar program ini tepat sasaran,” tambahnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Dadan mengklarifikasi isu yang menyebut anggaran MBG mencapai Rp335 triliun. Ia menjelaskan bahwa angka resmi yang dikelola BGN tetap Rp268 triliun.

​”Selisih sebesar Rp67 triliun merupakan Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang bersifat cadangan sesuai kebijakan presiden, bukan anggaran operasional langsung yang dipegang BGN,” ungkap Dadan (31/3).

​Meski paparan data menunjukkan skema yang ideal, tantangan besar kini berada pada aspek pengawasan. Program dengan skala ratusan triliun rupiah sangat rentan terhadap potensi penyimpangan.

​Keterbukaan anggaran yang disampaikan BGN dinilai sebagai langkah awal yang baik, namun publik kini menanti bukti nyata. Apakah gizi yang sampai ke meja makan anak-anak bangsa selaras dengan angka triliunan yang digelontorkan. (OP/IJ)