Magetan Dikepung Banjir, Bunda Nanik Desak Solusi Permanen dan Sinergi Lintas Sektoral

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Intensitas hujan ekstrem sebesar 145 mm yang tercatat di Stasiun DAM Jejeruk baru-baru ini menjadi alarm keras bagi infrastruktur drainase di Kabupaten Magetan.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiart, menginstruksikan evaluasi total dan langkah konkret guna memulihkan fungsi saluran irigasi yang mulai kehilangan tajinya.

​Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan banjir di Magetan adalah pembagian kewenangan pengelolaan air yang terfragmentasi. Bunda Nanik secara terbuka menekankan bahwa Pemkab Magetan tidak bisa berjalan sendiri.

​”Kami ingin penyebab banjir segera dikoordinasikan agar ada penanganan dan solusi permanen,” tegas Bupati saat melakukan evaluasi di lapangan, pada Minggu (5/4/2026).

​Tak hanya itu saja, Pemkab Magetan juga mengalami kendala karena beberapa titik krusial seperti Sungai Tengah berada di bawah kendali BBWS Bengawan Solo, dan titik lainnya merupakan tanggung jawab Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. Sinergi antara Pemkab, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian PUPR kini menjadi harga mati agar kebijakan tidak tumpang tindih dan penanganan tidak hanya bersifat parsial.

​Bukan sekadar instruksi di atas kertas, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai melakukan assessment menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk memetakan penyumbatan. Penyiapan alat berat juga fikerahkan untuk pengerukan sedimen di saluran irigasi dan drainase yang mengalami pendangkalan. Selain itu, OPD terkait juga melakukan perbaikan cepat di ruas Jalan Mayjen Sungkono yang sempat terdampak.

​Meski curah hujan berada di level ekstrem, Pemkab Magetan mengakui adanya penurunan fungsi infrastruktur. Berkurangnya kapasitas tampung drainase dan irigasi menjadi faktor utama dalam bencana alam tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tidak hanya reaktif saat bencana, tetapi proaktif dalam pemeliharaan berkala.

​Di sisi lain, peran serta masyarakat juga disorot. Program normalisasi seringkali terbentur pada masalah sosial di lapangan. Oleh karena itu, langkah audiensi yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa fungsi sungai harus dikembalikan sebagaimana mestinya demi kepentingan bersama.

​Sementara solusi jangka panjang dirumuskan, BPBD Kabupaten Magetan terus bergerak di garda terdepan melalui kerja bakti di rumah-rumah warga terdampak. “Langkah ini dipandang sebagai bentuk mitigasi jangka pendek untuk meminimalisir trauma dan kerugian material warga,” jelas Bupati Magetan.

​Komitmen Pemkab Magetan kini dinanti. Apakah normalisasi ini akan menjadi solusi permanen, atau sekadar tambal sulam musiman. Masyarakat berharap aksi nyata ini konsisten dilakukan sebelum puncak musim hujan berikutnya tiba. (Red/IJ)