NGAWI | INTIJATIM.ID – Di tengah sorotan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) perangkat desa yang digelar di luar daerah justru menimbulkan pertanyaan publik. Pasalnya, kegiatan yang digelar oleh CV Kompak, diadakan di Hotel D’Wangsa, Solo, dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai desa di Ngawi.
Danang, Ketua Panitia kegiatan dari CV Kompak sekaligus Ketua PAC Ngrambe, menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi. Menurutnya, penyelenggaraan bimtek di Solo bukan tanpa alasan.
“Kami butuh tempat dengan daya tampung memadai. Di Solo, kapasitas hotel bisa menampung hingga 213 peserta dengan fasilitas full board dan akses bandara untuk narasumber dari kementerian,” ujarnya, pada Rabu (30/7/25) lalu.
Danang juga menekankan, materi yang disampaikan dalam bimtek sangat dibutuhkan oleh desa, terutama terkait penguatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
“Anggaran ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan penggunaannya masih dalam koridor regulasi. Yang penting jangan sampai melanggar kewajiban utama desa,” jelasnya.
Mengenai anggaran, Danang menyebut, setiap desa mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,5 juta untuk satu peserta. Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya selalu berusaha menghadirkan narasumber dari kementerian agar materi yang diberikan selaras dengan kebijakan pusat.
Namun demikian, pelaksanaan bimtek di luar daerah ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Sumadi, pengacara senior di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
“Ngawi itu juga punya hotel. Kalau diselenggarakan di Ngawi, minimal uang yang dibelanjakan bisa berputar di daerah sendiri,” tegas.
Senada dengan kritik tersebut, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal daerah.
“Kita masih sangat bergantung pada transfer pusat. PAD kita belum mandiri. Ini harus menjadi perhatian bersama agar ada trobosan peningkatan PAD,” ujar Bupati Ony.
Bupati Ngawi juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan strategis yang saat ini mengalami pertumbuhan investasi dan industri.
Meskipun acara tersebut telah melalui koordinasi dengan lembaga terkait, namin dinamika dan kritik dari masyarakat menjadi catatan penting, terutama dalam upaya mendorong kebijakan yang lebih pro terhadap ekonomi lokal di tengah lesunya pendapatan daerah. (Mei/IJ)
