NGAWI | INTIJATIM.ID – Sebanyak 213 operator desa dari seluruh desa di Kabupaten Ngawi mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan Dana Desa (DD) yang digelar selama tiga hari dua malam di Hotel Dwangsa, Solo, pada 25–27 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV Kompak dengan fokus pada peningkatan kapasitas tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Ketua CV Kompak, Danang, menjelaskan bahwa, bimtek ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi pusat dan daerah.
“Materi yang disampaikan terkait tata kelola keuangan desa, termasuk transparansi dana desa dan akuntabilitasnya,” ujar, Rabu (30/7).
Setiap desa mengirimkan satu operator sebagai perwakilan resmi dengan biaya sebesar Rp3.500.000 per peserta. Biaya tersebut mencakup akomodasi hotel, konsumsi, alat tulis kantor, serta perlengkapan peserta seperti kaos.
Danang menambahkan, pelaksanaan bimtek ini memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan dikoordinasikan sebelumnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi.
“Kegiatan ini penting agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pusat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pak Kabul, pak Arif dari DPMD,” lanjutnya.
Bimtek ini turut menggandeng berbagai pihak, antara lain perwakilan dari kementerian, CMS Bank Jatim, KPP Pratama, Kejaksaan, dan Polres Ngawi. Materi pelatihan mencakup penggunaan aplikasi Siskeudes, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pembentukan koperasi Merah Putih.
“Tujuan kita agar tidak ada temuan dari BPK. Karena itu, sejak awal hingga akhir, kita kawal agar tidak ada benturan antara regulasi pusat dan daerah,” tegas Danang.
Ia juga menyebut, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2026.
“Ini bukan kegiatan dadakan. Sudah kami jalankan sejak lama, dengan narasumber yang kompeten dan materi yang sesuai kebutuhan desa. Kalau dikawal dengan baik, hasilnya akan terasa dan berdampak nyata,” pungkasnya. (Mei/IJ)
