JAKARTA | INTIJATIM.ID – Lagi dan lagi, Kementerian ATR/BPN, mendapat penghargaan Anugerah One Map Policy for Better Governance dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Penghargaan ini diserahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada acara One Map Policy Summit 2024, di St. Regis Hotel, Jakarta, Kamis (11/07/2024).
Penghargaan tersebut merupakan dedikasi Kementrian ATR/BPN atas produk kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang. Yakni, sistem informasi untuk percepatan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik dengan mengadopsi alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.
“Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024,” terang AHY.
Menteri AHY menjelaskan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang secara bersamaan bisa meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
“Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” jelasnya.
Dalam empat bulan terakhir, AHY menyebut, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat.
“Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tambahnya.
Terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.
“Sedikitnya terdapat tiga tantangan. Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” papar Menteri ATR/BPN ini.
One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuannya adalah, untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan, serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024. (Red/Tim)
