BPN Ngawi Raih Penghargaan GTRA Jawa Timur 2026, Paparkan Keberhasilan Reforma Agraria Desa Dampit
NGAWI | INTIJATIM.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi menerima penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Ngawi dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Kamis (19/11/2026). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, S.SiT., M.H., QCRO., dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya dan capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan program Redistribusi Tanah sebagai bagian dari agenda Reforma Agraria. Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelaksanaan kebijakan pertanahan yang berorientasi pada pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Mempercepat Aksi Mewujudkan Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur” tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi diwakili langsung oleh Kepala Kantor, Eksam Sodak, S.SiT., M.Si., M.H., QRMP.
Pada kesempatan itu, Eksam memaparkan success story pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ngawi, khususnya di Desa Dampit, melalui skema pemberian Hak Pakai berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Skema ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap tanah sekaligus mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut dikenal dengan konsep “Garap Dulu, Miliki Kemudian”. Melalui skema ini, masyarakat penerima memperoleh Hak Pakai untuk jangka waktu tertentu, paling singkat 10 tahun. Selama masa pemanfaatan, penerima hak didorong untuk mengelola tanah secara optimal serta memenuhi persyaratan pemanfaatan dan pemberdayaan yang telah ditetapkan.
Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, hak atas tanah dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, skema ini tidak hanya berorientasi pada pemberian akses terhadap tanah, tetapi juga mendorong tanggung jawab penerima hak dalam mengelola dan mengembangkan potensi tanah secara produktif.
Pelaksanaan program di Desa Dampit menjadi salah satu gambaran bagaimana Reforma Agraria dapat dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah, Badan Bank Tanah, dan masyarakat. Dalam implementasinya, pemberian akses terhadap tanah perlu diikuti dengan pendampingan dan pemberdayaan agar tanah yang diberikan dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan penerima manfaat.
Keberhasilan pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Ngawi yang mendapat apresiasi dalam forum GTRA tingkat Provinsi Jawa Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan Reforma Agraria secara terpadu.
Melalui forum koordinasi ini, sinergi antarlembaga menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan Reforma Agraria tidak berhenti pada penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, tetapi juga berlanjut pada pemanfaatan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, penghargaan yang diterima menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pertanahan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan manfaat Reforma Agraria yang semakin nyata bagi masyarakat. (Tim/IJ)
![]()



Post Comment