Highlight

Terapkan Skema “Garap Dulu, Miliki Kemudian”, Tim GTRA Ngawi Serahkan 170 Sertipikat Redistribusi Tanah di Desa Dampit

img 20261118 wa0051

NGAWI | INTIJATIM.ID – Akses terhadap tanah yang disertai kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui program Reforma Agraria, pemerintah terus mengembangkan berbagai skema penataan akses dan penguasaan tanah agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan 170 sertipikat Redistribusi Tanah kepada masyarakat Desa Dampit, Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan melibatkan perwakilan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan program kali ini memiliki karakteristik tersendiri. Sertipikat yang diserahkan merupakan hasil penerapan skema Redistribusi Tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah melalui pemberian Hak Pakai. Mekanisme ini dikenal dengan konsep “Garap Dulu, Miliki Kemudian”, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu mengelola dan memanfaatkan tanah sebelum nantinya dapat diusulkan memperoleh Hak Milik sesuai persyaratan yang berlaku.

Dalam skema tersebut, masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria terlebih dahulu memperoleh Hak Pakai dengan jangka waktu minimal 10 tahun. Selama periode tersebut, penerima manfaat diharapkan mampu menunjukkan pemanfaatan tanah secara nyata serta memenuhi aspek pemberdayaan yang dipersyaratkan. Setelah persyaratan terpenuhi, hak atas tanah tersebut dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini menempatkan pemanfaatan dan pemberdayaan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan demikian, pemberian akses terhadap tanah tidak hanya berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga mendorong tanggung jawab masyarakat dalam mengelola tanah agar memiliki nilai manfaat secara sosial dan ekonomi.

Penyerahan 170 sertipikat kepada masyarakat Desa Dampit diharapkan menjadi awal dari pemanfaatan tanah yang lebih produktif. Kepastian hukum melalui Hak Pakai memberikan landasan bagi masyarakat untuk mengelola tanah sesuai peruntukannya, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterlibatan GTRA Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan program ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Reforma Agraria. Sinergi antara Kantor Pertanahan, Badan Bank Tanah, pemerintah daerah, dan unsur terkait diperlukan agar penataan aset dan akses dapat berjalan beriringan.

Melalui program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi terus mendukung kebijakan Reforma Agraria yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Skema “Garap Dulu, Miliki Kemudian” diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memastikan tanah tidak sekadar dikuasai, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Bagi BPN Ngawi, keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana tanah dapat memberikan manfaat nyata dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.​ (Tim/IJ)

Loading

Share this content:

Post Comment

error: Content is protected !!