Pemerintah Dorong Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal dan Perketat Perlindungan Data dalam RUU Adminduk
JAKARTA | INTIJATIM.ID – Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal (Single Identity Number) serta penguatan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Langkah ini diiringi dengan usulan pembatasan akses data bagi lembaga pengguna guna menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mewakili pemerintah, Tito mengapresiasi inisiatif DPR dalam menyusun pembaruan kerangka hukum adminduk agar selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika mobilitas penduduk.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Tito di hadapan anggota dewan.
Melalui penguatan NIK sebagai identitas tunggal, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda-beda saat mengakses layanan publik. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi dan interoperabilitas sistem antarlembaga bukan berarti menggabungkan seluruh data sektoral ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral masing-masing.
”Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” tegasnya.
Untuk mencegah kebocoran data, pemerintah mengusulkan agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi.
Lembaga pengguna diwajibkan menjaga kerahasiaan data serta dilarang keras menyimpan, memberikan, maupun memperjualbelikan data kependudukan yang telah diakses kepada pihak lain.
Layanan Inklusif dan Penanganan Darurat Bencana.
“Selain mendorong IKD sebagai sistem representasi KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya, pemerintah juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih,” ungkap Tito Karnavian.
Meski gencar melakukan digitalisasi, Tito mengingatkan bahwa pelayanan adminduk harus tetap inklusif bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun literasi digital.
RUU Adminduk ini juga memberikan perhatian khusus pada pelayanan dalam situasi darurat dan bencana, termasuk mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi. Tito mencontohkan keberhasilan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang mampu memulihkan dokumen warga terdampak bencana di Sumatera dan Flores dalam waktu singkat.
“Banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandas Tito.
Dalam pembahasan RUU ini, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan Mendagri bersama enam menteri lainnya, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (OP/IJ)
![]()



Post Comment