Kementan Perketat Sertifikasi Bibit Ternak, Delapan Pemohon Lolos Evaluasi SNI demi Lindungi Peternak
JAKARTA | INTIJATIM.ID – Masalah peredaran bibit ternak yang tidak jelas asal-usul dan mutunya kerap menjadi batu sandungan bagi produktivitas peternak lokal. Untuk memutus rantai kerugian tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat standardisasi dan sertifikasi benih serta bibit ternak agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Rapat Komisi Teknis Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (LSPro Bebiter) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada Senin (16/11/2026).
Dari proses evaluasi tersebut, delapan pemohon yang terdiri atas lima pelaku usaha dan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinyatakan lolos dan direkomendasikan mengantongi Sertifikat Kesesuaian SNI (SK-SNI).
Kedelapan pemohon ini mencakup komoditas strategis yang menjadi tulang punggung peternakan rakyat, yakni bibit sapi Madura, sapi Aceh, kambing Peranakan Etawah, itik, dan ayam.
Kualitas bibit merupakan fondasi utama keberhasilan usaha peternakan. Tanpa bibit yang teruji, peternak berisiko tinggi menanggung biaya pakan dan pemeliharaan yang membengkak tanpa hasil panen yang sepadan.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan bahwa proses sertifikasi tidak boleh jatuh menjadi sekadar formalitas administratif. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus berpijak pada data empiris, bukti teknis, serta prinsip kehati-hatian.
“Rapat Komisi Teknis bukan sekadar tahapan dalam proses sertifikasi, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data dan bukti objektif. Integritas harus dijaga agar sertifikasi ini memberikan jaminan mutu nyata bagi peternak,” tegas Hary.
Kredibilitas sertifikasi di lapangan sering kali diuji oleh potensi konflik kepentingan antara lembaga penilai dan pelaku usaha. Menanggapi hal ini, Manajer Puncak LSPro Bebiter, Gito Haryanto, menggarisbawahi bahwa independensi dan transparansi adalah harga mati.
Menurut Gito, setiap rekomendasi kelulusan wajib lahir dari evaluasi teknis yang komprehensif dan bebas dari intervensi pihak mana pun, sehingga produk perbibitan nasional dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun hukum,” ungkapnya.
Peredaran bibit tanpa sertifikat sejatinya merupakan pelanggaran hukum. Ketua Komisi Teknis, Bambang Setiadi, mengingatkan bahwa sertifikasi bukan sekadar imbauan, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Dalam Pasal 13 ayat (6) ditegaskan bahwa setiap benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. Rekomendasi SK-SNI ini adalah upaya mendorong kepatuhan regulasi tersebut,” jelasnya.
Melalui penguatan pengawasan dan sertifikasi oleh Ditjen PKH, Kementan menargetkan ekosistem perbibitan nasional yang lebih transparan dan terukur. “Dengan jaminan silsilah yang jelas, peternak diharapkan memiliki kepastian dalam berinvestasi, sehingga daya saing dan produktivitas peternakan dalam negeri dapat terdongkrak secara berkelanjutan,” tandasnya. (OP/IJ)
![]()



Post Comment