Highlight

Dongkrak PAD, Pemkab Ponorogo Kejar Optimalisasi Ribuan Tanah dan Bangunan

img 20261121 wa0021

PONOROGO | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tercatat menguasai ribuan aset properti bernilai tinggi. Berdasarkan inventarisasi tahun 2026 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), daerah ini memiliki 3.571 bidang tanah serta 2.994 unit gedung dan bangunan.

​Namun, di balik melimpahnya aset tersebut, masih tersisa pekerjaan rumah besar. Sebanyak 699 bidang tanah belum mengantongi sertifikat, sementara sebagian lainnya belum dimanfaatkan secara optimal bahkan terindikasi dikuasai pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

​Merespons kondisi itu, Penjabat Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menertibkan sekaligus memproduktifkan Barang Milik Daerah (BMD) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​”Kami berkomitmen agar manajemen aset tidak berhenti pada urusan administratif. Pemanfaatan aset harus produktif, transparan, dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan PAD, dengan tetap mengutamakan fungsi sosial dan pelayanan publik,” tegas Lisdyarita dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo, Kamis (19/11/2026).

​Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD, serta penetapan Propemperda 2027 dan perubahan Propemperda 2026.

​Untuk memetakan potensi sekaligus menyelamatkan aset bermasalah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama seluruh perangkat daerah akan melakukan pendataan rinci. “Inventarisasi ini akan memilah aset yang sudah sesuai fungsi, menganggur (idle), butuh pemeliharaan, hingga yang berpotensi dikerjasamakan,” jelasnya.

​Lisdyarita juga menyoroti aset tanah dan bangunan yang saat ini dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Ia memastikan pemerintah akan melakukan pengendalian administrasi sekaligus pemeriksaan fisik secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan.

​”Pengawasan berjenjang akan diperketat untuk memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya. Tidak boleh dialihkan tanpa prosedur yang sah,” tandas bupati perempuan pertama di Ponorogo tersebut.

​Di sisi lain, langkah eksekutif ini mendapat kawalan ketat dari parlemen. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengungkapkan bahwa ketujuh fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya (11/11/2026) sepakat meminta pendalaman lebih lanjut terhadap draf revisi Perda Pengelolaan BMD.

​”Pembahasan mendalam diperlukan agar materi regulasi benar-benar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar pria yang akrab disapa Kang Wi itu.

​Dalam kesempatan yang sama, eksekutif dan legislatif resmi menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Ponorogo Tahun 2027. Seperyi, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, APBD 2028, Perubahan Perda Pengelolaan BMD, Raperda tentang Desa, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (2027–2046), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH (2027–2057). Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin serta Raperda Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Utilitas. (Nung/IJ)

Loading

Share this content:

Post Comment

error: Content is protected !!