Bayang-Bayang Hitam di Lembaga Kemanusiaan, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Logam Mulia dalam OTT di BNPB

JAKARTA | INTIJATIM.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor birokrasi publik melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, lingkar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sasaran penindakan hukum menyusul dugaan praktik lancung dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

​Dalam operasi senyap yang dilancarkan pada Selasa malam, (13/10), lembaga antirasuah ini mengamankan sejumlah barang bukti bernilai fantastis, meliputi uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas kalkulasi awal dari tim penyidik di lapangan.

​Operasi senyap tersebut tidak hanya menyasar level pelaksana. Tim penyidik KPK menciduk sedikitnya 14 orang dalam giat penindakan tersebut. ​Ironisnya, lingkaran pemeriksaan turut menyeret pejabat teras di lembaga penanggulangan bencana nasional. Diantaranya adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sejumlah pihak dari unsur swasta.

​”Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan Sekretaris Utama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” jelas Budi Prasetyo.

​Saat ini, seluruh pihak yang terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK guna mengurai konstruksi perkara secara utuh.

​Sementara, menanggapi hantaman badai korupsi yang menerpa instansinya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyatakan sikap terbuka lembaganya. Melalui keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa, 13 Oktober 2026, BNPB menegaskan komitmen penuh untuk menghormati proses hukum tanpa melakukan intervensi.

“BNPB memastikan akan bersikap kooperatif serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyidik KPK untuk menghimpun data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi internal, pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk bergerak cepat melakukan penelusuran mandiri serta mengamankan dokumen-dokumen krusial.

​Kendati demikian, pihak instansi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para pejabat yang terjaring. “Jajaran pegawai BNPB diimbau agar tidak terdistraksi dan tetap fokus menjalankan mandat utama pelayanan kemanusiaan serta penanggulangan bencana,” ungkap Berton.

​Kasus rasuah yang mencatut institusi vital sekelas BNPB mencederai rasa keadilan publik, terutama mengingat fungsi strategis lembaga ini dalam merespons krisis kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia. Praktik lancung pada sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi celah kebocoran anggaran negara menuntut transparansi total dan reformasi pengawasan birokrasi yang lebih ketat agar mandat kemanusiaan tidak dikotori oleh kepentingan rente segelintir oknum.

​Publik kini menanti ketegasan KPK untuk membongkar tuntas jaringan korupsi ini secara transparan, demi memastikan integritas tata kelola anggaran negara benar-benar terjaga dari segala bentuk penyelewengan. (OP/IJ)