Isu Mundurnya Gibran: Istana Tegaskan Tak Ada Penolakan Prabowo, Wapres Pilih Jalur PTUN

JAKARTA | INTIJATIM.ID — Isu dinamika politik di pucuk pimpinan nasional kembali menyeruak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto.

​Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi rumor yang belakangan beredar mengenai pertemuan intensif antara dua pimpinan negara tersebut. Meski demikian, Istana meluruskan spekulasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah niatan pengunduran diri pendampingnya itu.

​”Kami ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.

​Pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11) tersebut melahirkan sejumlah poin krusial terkait dinamika politik dan hukum di lingkaran Istana.

​Dalam dinamika pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dilaporkan memberikan sejumlah masukan dan saran strategis kepada Gibran terkait langkah politik yang sebaiknya diambil.

​Di sisi lain, Gibran secara spesifik memohon ruang dan waktu untuk menyelesaikan polemik keabsahan dokumen pendidikannya yang belakangan disoal publik lewat jalur hukum formal. Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen Wapres untuk menguji legitimasi dokumennya secara transparan di mata hukum.

​”Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ungkap Prasetyo.

​Langkah Gibran membawa persoalan dokumen pendidikan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menandai babak baru dalam konstelasi politik nasional. Langkah ini memicu perdebatan publik, apakah jalur PTUN murni bentuk pembuktian keabsahan hukum, ataukah strategi politik untuk meredam desakan publik dan mempertahankan stabilitas pemerintahan.

​Di tengah bergulirnya proses hukum ini, publik kini menantikan sejauh mana putusan PTUN nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab polemik legitimasi kepemimpinan Wakil Presiden secara tuntas. (OP/IJ)