Kontroversi: Jalan Rusak Dibiarkan, Pemkab Magetan Justru Alokasikan Rp8,5 Miliar untuk Videotron dan Mobil Operasional

MAGETAN | INTIJATIM.ID — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8,5 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 memicu gelombang kritik.

Pengadaan videotron di kawasan Pasar Sayur senilai Rp3,5 miliar serta belanja kendaraan operasional camat sebesar Rp5 miliar dinilai belum memiliki urgensi mendesak di tengah terbatasnya fasilitas publik dasar.

Sorotan tajam juga datang dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan. Dari kalkulasi rasio efisiensi, belanja videotron dianggap tidak sebanding dengan potensi pendapatan daerah yang dihasilkan.

Anggota Banggar DPRD Magetan Fraksi Golkar, Didik Haryono, mengungkapkan bahwa potensi pajak reklame videotron di Magetan diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp245 juta per tahun. Angka ini dinilai jauh dari nilai investasi awal yang menembus milliaran rupiah.

Kritik tidak hanya bergulir di gedung parlemen. Di tingkat bawah, masyarakat menyayangkan prioritas pengalokasian dana APBD tersebut.

Sebut saja Yahmin (40), warga Plaosan yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling, menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti perbaikan jalan kabupaten dan sarana pendukung pertanian.

Ia mencontohkan kondisi akses jalan di wilayah Parang hingga infrastruktur jalan raya di Bendo yang mengalami kerusakan dan rentan memicu kecelakaan lalu lintas.

“Kerusakan jalan ini berdampak langsung terhadap mobilitas ekonomi warga kecil serta kenyamanan transportasi publik,” ungkapnya dengan nada pilu.

Di tengah imbauan efisiensi anggaran negara, pengalokasian dana publik seharusnya digunakan dalam skala prioritas yang presisi. Sehingga, langkah Pemkab Magetan dan DPRD dalam membahas usulan P-APBD ini menjadi ujian komitmen terhadap prinsip tata kelola anggaran berbasis kebutuhan dasar masyarakat (bottom-up needs).

Pengalihan atau penataan ulang prioritas belanja ke sektor infrastruktur jalan serta fasilitas pertanian publik dapat menjadi alternatif konstruktif guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung. (Red/IJ)