BPN Ngawi dan Wakil Bupati Perkuat Sinergi Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat

NGAWI | INTIJATIM.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Reforma Agraria melalui Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ngawi, Rabu (2/9/2026), yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

Sidang GTRA tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ngawi, Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Ngawi.

Kehadiran Wakil Bupati bersama jajaran lintas OPD menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ngawi. Agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan penataan pertanahan, tetapi juga diarahkan agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Ngawi disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Eksam Sodak, S.SiT., M.Si., M.H., QRMP.

Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penataan aset dan penataan akses dapat berjalan secara terpadu. Karena itu, sinergi antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program Reforma Agraria dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum GTRA, berbagai unsur pemerintah dapat menyatukan langkah dalam mengidentifikasi potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan sekaligus membuka peluang bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Eksam Sodak, menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria. Menurutnya, keberhasilan Reforma Agraria tidak dapat hanya diukur dari aspek administrasi pertanahan, tetapi juga dari sejauh mana tanah yang telah memiliki kepastian hukum mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Reforma Agraria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Kantor Pertanahan tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah daerah dan seluruh OPD yang tergabung dalam GTRA sangat penting agar program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Eksam.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Ngawi dalam Sidang GTRA menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mendukung agenda Reforma Agraria sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diperkuatnya sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi, serta seluruh anggota GTRA, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi langkah bersama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan serta memastikan tanah dapat menjadi salah satu fondasi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Ngawi.​ (Tim/IJ)