PAPBD Magetan 2026: Mismatch antara Kebutuhan Pembangunan dan Ruang Fiskal yang Menyempit

Disclaimer: Seluruh data yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hasil final/pengesahan PAPBD 2026 pada Rapat Paripurna tanggal 28 September 2026 belum dicantumkan secara resmi dan dipublikasikan di dokumen Pemkab/PPID Kabupaten Magetan.

Tema PAPBD Magetan 2026, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sebenarnya mengandung tiga persoalan dasar:

1. Kualitas pelayanan dasar belum merata dan optimal.
2. Kualitas SDM belum cukup kuat untuk menaikkan produktivitas ekonomi.
3. Pertumbuhan ekonomi harus dibuat lebih inklusif karena ruang fiskal Pemkab terbatas.

Yang menarik, data Pemkab yang disampaikan oleh Diskominfo Magetan menunjukkan bahwa secara agregat Magetan sudah memiliki capaian pelayanan dasar yang relatif tinggi. Pada 2025, SPM pendidikan rata-rata tercatat 98,75%, kesehatan 99,95%, sosial 100%, dan akses air bersih 94,63%. Namun pada saat yang sama masih terdapat celah kualitas. Misalnya, pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada 2024 hanya mencapai 89,8%. Dinkes mengidentifikasi sejumlah masalah: kompetensi/jumlah tenaga medis, sarana prasarana, obat/alat kesehatan, sistem rujukan, pembiayaan, dan sanitasi. Jadi masalahnya bukan semata-mata “kurang anggaran”. Lebih tepatnya: bagaimana mengubah anggaran yang terbatas menjadi peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling rentan, sekaligus meningkatkan produktivitas mereka.

Berdasarkan data dari BPBD Magetan, Pemkab mencatat 133 balita stunting sebagai sasaran pendampingan/intervensi pada tahun 2026. Dinkes juga mencatat kebutuhan pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, serta anak usia pendidikan dalam Renja 2026. Kelompok-kelompok ini merupakan salah satu yang paling membutuhkan perhatian. Selain itu, anak sekolah dan generasi muda juga perlu diperhatikan. Apakah anak muda setelah mendapatkan pendidikan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan ekonomi lokal? Pertanyaan ini membawa kita pada rantai hubungan: pendidikan → keterampilan → pekerjaan → pendapatan → pertumbuhan ekonomi.

Rumah tangga miskin/rentan dan masyarakat desa menjadi semakin penting. Dalam rancangan Perubahan APBD, transfer dari Pemerintah Pusat turun sekitar Rp57,51 miliar, terutama terkait penyesuaian dana desa dan kurang bayar DBH. Namun pada saat yang sama, belanja daerah justru direncanakan meningkat sekitar Rp64,11 miliar (berita dari Kabar Oposisi). Kondisi ini menimbulkan potensi persoalan: kebutuhan masyarakat desa tetap besar, tetapi ruang fiskal yang mengalir melalui transfer justru mengalami tekanan.

Petani dan pelaku UMKM juga perlu menjadi perhatian. Tidak cukup hanya meningkatkan IPM. Peningkatan SDM harus menghasilkan produktivitas. Oleh karena itu, investasi pada irigasi, akses jalan produksi, pengolahan hasil pertanian, UMKM, keterampilan tenaga kerja, pemasaran, dan digitalisasi lebih dekat dengan tujuan pertumbuhan berkualitas dibanding sekadar menambah belanja administratif.

Menurut saya, kendala terbesar PAPBD Magetan 2026 adalah mismatch antara kebutuhan pembangunan dan ruang fiskal. Strukturnya kira-kira sebagai berikut: pendapatan transfer menurun menyebabkan ruang fiskal menyempit, tetapi belanja tetap harus naik untuk kebutuhan prioritas, sehingga defisit meningkat. Defisit tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan SiLPA 2025.

Dalam rancangan yang dijelaskan Pemkab, defisit diperkirakan sekitar Rp132,57 miliar dengan pembiayaan dari SiLPA 2025 sekitar Rp135,8 miliar, setelah memperhitungkan rencana penyertaan modal Rp3,25 miliar (dimuat oleh Kabar Oposisi). Ini bukan berarti kebijakan tersebut salah, tetapi ada risiko struktural.

SiLPA adalah sumber pembiayaan satu kali, sedangkan kebutuhan pelayanan dasar, SDM, kesehatan, pendidikan, jalan, dan perlindungan sosial adalah kebutuhan berulang. Kalau belanja berulang semakin besar tetapi kapasitas PAD tidak ikut naik, maka APBD tahun berikutnya menjadi lebih berat.

PPID Kabupaten Magetan juga menyampaikan bahwa Nota Keuangan Pemkab menunjukkan PAD sekitar Rp358,733 miliar (lebih kecil dari penerimaan PAD tahun 2025 yang berkisar Rp380 miliar), sedangkan transfer sekitar Rp1,405 triliun. Artinya, ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Transfer pusat menyumbang 79,62% pendapatan, sementara PAD hanya sekitar 20,33%.

Tema PAPBD yang berbicara tentang pertumbuhan berkualitas, tetapi kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pertumbuhan masih sangat bergantung pada sumber dana di luar kendali Pemkab. Ini akan menjadi paradoks baru.

Menggunakan SiLPA untuk menutup defisit struktural merupakan kelemahan fiskal yang paling jelas. Sekali lagi, SiLPA bukan sumber pendapatan tahunan yang bisa terus diulang. Pertanyaannya: apakah tambahan belanja 2026 menciptakan kapasitas ekonomi yang pada 2027–2029 bisa menghasilkan PAD atau penghematan belanja? Kalau tidak, maka manfaatnya hanya jangka pendek, sementara beban fiskal masih berlanjut.

Kelemahan yang menjadi sorotan banyak pihak, menurut saya, adalah belanja naik ketika transfer turun. Ini perlu mendapat perhatian khusus. Secara kebijakan, hal ini dapat dibenarkan apabila tambahan belanja tersebut benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar, dan pembuktian manfaatnya harus benar-benar bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat.

Beritakini.co.id menyampaikan bahwa dalam rancangan, belanja operasional bertambah sekitar Rp80,3 miliar dan mencakup antara lain barang/jasa, hibah, bantuan sosial, serta pembayaran BPJS. Belanja pegawai mencapai Rp880,77 miliar, atau sekitar 48% dari total belanja Rp1,83 triliun. Belanja modal hanya Rp116 miliar, sekitar 6%. Dengan hitungan resmi, porsinya 37,45%. Batas undang-undang adalah 30%, dan Pemkab terancam sanksi berupa pemotongan dana transfer (Tribunbatam.id, Kamis 5 Februari 2026).
Belanja seperti ini bisa sangat diperlukan. Namun masalahnya: mana yang menghasilkan aset/kapasitas jangka panjang, dan mana yang hanya menyelesaikan kebutuhan satu tahun?
Ketidaksesuaian antara tema besar dan pengadaan tertentu juga perlu dicermati.

DPRD sendiri telah mempertanyakan pengadaan mobil dinas dan videotron yang dinilai tidak mendesak, serta meminta agar dikaji kembali. Ini bukan berarti pengadaan tersebut otomatis tidak diperlukan. Setiap belanja seperti itu seharusnya melewati pertanyaan: apakah belanja ini mendukung pelayanan dasar dan SDM dibandingkan alternatif penggunaan dana yang sama? Output belum tentu sama dengan outcome.

Perubahan APBD yang datang ketika waktu pelaksanaan semakin pendek mendekati akhir tahun juga memperbesar risiko:
1. Kegiatan yang dikebut.
2. Kualitas pekerjaan turun.
3. Penyerapan menjadi tujuan tersendiri.
4. Pengadaan kurang optimal.
5. Program yang sebenarnya bagus menjadi tidak selesai.

Program yang menurut saya paling mudah menghasilkan dampak bukanlah program baru yang mahal, melainkan:

1. Case management untuk keluarga rentan.
2. Fokus stunting pada 133 anak sasaran (jumlah sasaran yang disebutkan Pemkab adalah 133 balita). Intervensi individual seperti ini secara administratif sangat mungkin dilakukan (sumber: BPBD Magetan).
3. Hubungkan pelatihan kerja dengan perusahaan, dan tambahkan juga indikator penempatan kerja.
4. Prioritaskan jalan yang mempunyai fungsi ekonomi—bukan sekadar “jalan mana yang paling rusak”, tetapi “jalan rusak mana yang menghambat paling banyak warga, sekolah, puskesmas, pertanian, pasar, dan aktivitas ekonomi”.

Terakhir, tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magetan dan legislatif atas kerja kerasnya dalam melakukan Perubahan APBD, saya ingin menyampaikan bahwa masalah utama PAPBD Magetan 2026 bukanlah kekurangan program. Masalah utamanya adalah bagaimana mengalokasikan ruang fiskal yang semakin sempit kepada program yang menghasilkan dampak paling terukur terhadap pelayanan dasar, kualitas SDM, dan produktivitas ekonomi. Banggar sebagai salah satu elemen AKD DPRD kab magetan harus mampu memilah dan memilih program yg benar benar berdampak untuk masyarakat bukan hanya program yg berdampak untuk kelompok atau golongan tertentu.Itu jauh lebih tajam daripada sekadar mengatakan APBD naik atau turun.

Penulis: Widia Astuti, Aktivis Perempuan di Magetan