Kolaborasi UIN Jakarta & DPD RI: Soroti Otonomi Daerah, Kritik Ketergantungan Fiskal dan Pemekaran Bernilai Politik!

JAKARTA | INTIJATIM.ID – Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) krusial, di Auditorium Adia Suites Hotel UIN Jakarta. Kamis (27/11/3025).

Mengusung tema “Penguatan Otonomi Daerah dalam Perspektif Akademik dan Kebijakan Nasional,” forum ini menjadi panggung bagi kritik konstruktif terhadap implementasi desentralisasi di Indonesia.
​
​Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan peran historis fakultasnya sebagai salah satu founding faculties yang memiliki tradisi panjang dalam mengawal diskursus kebangsaan.

Prof. Ismatu secara tajam menyoroti isu pemekaran daerah yang selama ini, menurutnya, lebih bernilai politik dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.

“Desentralisasi harus dilihat lebih dari sekadar pendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga sebagai penguat pengembangan pendidikan dan kapasitas sosial daerah,” ungkap Prof. Ismatu.

​Sambutan kedua sekaligus pembukaan acara disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini, memandangnya sebagai wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif.

​“Saya selalu percaya bahwa akademik yang tumbuh di kampus menjaga nalar kritis bangsa. Melalui forum seperti ini, kita membaca ulang relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial kita,” ujar Tamsil.

Meskipun UUD 1945 telah memberikan ruang otonomi yang luas, Tamsil Linrung menyoroti salah satu tantangan terbesar pasca-Reformasi: ketergantungan fiskal daerah.

“Ketergantungan fiskal daerah masih sangat kuat; daerah kadang terlalu manja dan sangat bergantung pada pusat,” tegasnya, menyentil perlunya kemandirian finansial dan kematangan tata kelola di tingkat lokal.
​
​FGD ini juga menghadirkan dua narasumber utama dari UIN Jakarta. Yaitu, Prof. Dr. Dzuriatun Toyibah, M.Si, M.A. (Dekan Fakultas Sosial dan Politik) dan Rahmawati, M.M., Ph.D. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Kehadiran akademisi dari latar belakang Sosial-Politik dan Ekonomi-Bisnis menunjukkan bahwa penguatan otonomi daerah membutuhkan kajian holistik. Tidak hanya dari sisi tata kelola pemerintahan, tetapi juga dampak sosial dan strategi fiskal.

Forum ini menjadi platform yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan nasional yang lebih matang, didasarkan pada kajian akademik yang kritis, guna mewujudkan otonomi daerah yang benar-benar mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. (OP/IJ)