Ironi Piring MBG Siswa Ngawi: Menu “Kering” dari SPPG Margomulyo 2 Picu Amarah Wali Murid

NGAWI | INTIJATIM.ID – Menu kering Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngawi Margomulyo 2, memicu protes keras dari wali murid sebagai penerima manfaat. Program Nasional yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan gizi siswa, kini justru memicu polemik di Kabupaten Ngawi.

Unggahan viral di media sosial (medsos) mengenai menu “kering” yang dinilai tidak sepadan dengan anggaran Rp15.000 per porsi membuat warga meradang dan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

​Gelombang protes bermula dari unggahan akun Solikin yang menyoroti kualitas makanan yang diterima siswa. “Bujet 15.000 dapatnya kayak gini, apa cuma buat ajang korupsi?” tulisnya sembari menandai akun Bupati Ngawi.

​Keluhan senada datang dari akun Areva Sista yang menyebut menu yang diterima anaknya sangat membingungkan. Ia menceritakan bahwa anaknya menerima telur, kacang, dan kombinasi buah yang aneh.

​”Sudah dapat pisang goreng, lauknya telur, eh buahnya pisang kepok lagi. Jan bangeten (sungguh keterlaluan),” tulisnya.

​Warga lainnya yang enggan disebutkan namanya juga menyayangkan transisi menu yang kian hari dianggap kian memprihatinkan. Padahal, menu kering (roti/abon) seharusnya memangkas biaya operasional masak yang biasanya tinggi.

​Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ngawi Margomulyo 2, Afrizal, angkat bicara. Ia membenarkan bahwa paket roti, abon sapi, dan pisang ambon tersebut berasal dari pihaknya.

​Afrizal berdalih bahwa secara teknis, kandungan gizi menu tersebut sudah memenuhi standar. Yakni, kebutuhan ​energi 277 kkal, protein: 16 gram, lemak: 7 gram, dan karbohidrat: 44 gram.

“​Secara ekonomi, nilai bahan pangan dalam porsi tersebut adalah Rp9.500. Sisanya, lari ke pos-pos non-pangan sesuai aturan BGN,” jelas Afrizal kepada intijatim.id

​Berdasarkan penjelasan pihak SPPG, publik kini mendapatkan gambaran bagaimana uang pajak mereka “dipotong” oleh rantai operasional sebelum sampai ke mulut siswa. Dari pagu Rp15.000, Porsi kecil Rp8.000 dan porsi besar Rp10.000 untuk bahan makanan.

“Sementara itu, biaya operasional seperti distribusi, listrik, gas, gaji karyawan, air, dan kebutuhan lain sebesar Rp3.000. Kemudian Rp2.000 dialokasikan untuk biaya fasilitas, termasuk sewa tempat dan pemeliharaan peralatan dapur. Dengan demikian, total anggaran mencapai Rp15.000 per porsi,” ungkapnya.

Meski diklaim sesuai prosedur, selisih antara pagu maksimal bahan pangan (Rp10.000) dengan realisasi di lapangan (Rp9.500) tetap menjadi sorotan. Warga menilai, dengan anggaran operasional yang sudah dipatok besar, seharusnya kualitas bahan makanan bisa lebih optimal dan bervariasi, bukan sekadar menu “serba kering” yang mengenyangkan namun minim selera. (Mei/IJ)