Target Ekonomi 8%, Menkeu Purbaya Perkuat Kanal Debottlenecking untuk Amankan Investasi USD 30 Miliar

​JAKARTA | INTIJATIM.ID – Pemerintah Indonesia memasang gigi tinggi untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Tak lagi sekadar mengandalkan pembenahan regulasi di atas kertas, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah kini beralih ke strategi “eksekusi lapangan” melalui penguatan Kanal Debottlenecking.

Dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5), Menkeu mengungkapkan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi terletak pada sektor swasta yang memegang 90% kendali aktivitas ekonomi nasional.

​Pemerintah telah memperkuat dasar hukum langkah ini melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).

​Satgas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan Menkeu sebagai Wakil Ketua ini memiliki wewenang lintas kementerian.

​”Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha. Jika ada proses yang melambat di instansi tertentu, Satgas punya wewenang melakukan intervensi hukum,” tegas Purbaya di hadapan para diplomat dan asosiasi bisnis internasional.

​Pendekatan praktis ini terbukti mulai membuahkan hasil. Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, Satgas berhasil mencatatkan rapor hijau. Sebanyak 142 keluhan telah masuk melalui saluran resmi. Dari ratusan keluhan tersebut, sebanyak 83 kasus telah dibahas dalam sidang terbuka, dan 45 kasus telah rampung sepenuhnya.

“Dampaknya, bisa mengamankan nilai investasi sebesar USD 25 hingga 30 miliar,” jelas Purbaya, Selasa (12/5).

​Tak hanya mengurai sumbatan birokrasi, Kementerian Keuangan juga menyiapkan amunisi fiskal untuk mendukung reformasi struktural. Diantaranya adalah, penyediaan likuiditas terjangkau melalui Eximbank untuk pembaruan mesin agar daya saing global meningkat. Insentif khusus bagi industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel, Dan penerapan pajak ekspor bahan baku dan insentif bagi produk turunan kelapa sawit guna menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

​Menutup pernyataannya, Menkeu memberikan jaminan keamanan bagi para pemodal. Pemerintah kini menyediakan situs web khusus sebagai saluran pelaporan hambatan investasi.

​“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkasnya optimis. (OP/IJ)