Eksekutif dan Legislatif Ponorogo Kawal Aspirasi Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

PONOROGO | INTIJATIM.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi peternak, petani, pelaku UMKM, dan pekerja lokal mendatangi Kantor Bupati serta Gedung DPRD Ponorogo pada Jumat (3/7/2026) kemarin.

Massa tengah menyuarakan agar program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut, sekaligus mendesak perbaikan tata kelola demi menyapu bersih celah korupsi.

Aspirasi ini langsung mendapat respons positif dari pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif Bumi Reog yang kompak menyatakan dukungannya.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi massa menilai program MBG telah memberikan dampak instan yang positif bagi roda perekonomian arus bawah di Ponorogo. Sejak program ini bergulir, harga komoditas lokal seperti daging ayam, telur, dan hasil pertanian merangkak naik dan stabil.

Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang menemui langsung para pengunjuk rasa, menyatakan sepaham dengan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat. Perempuan yang akrab disapa Bunda Lis ini menegaskan komitmennya agar program prioritas Pemerintah Pusat ini wajib mengutamakan potensi daerah.

”Semua pihak tentu berharap perekonomian di desa ikut berkembang. Kami sepakat bahwa pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengoptimalkan produk lokal terlebih dahulu. Penggunaan produk dari luar daerah baru boleh dilakukan apabila pasokan lokal benar-benar tidak mencukupi,” ungkapnya.

Bunda Lis menambahkan, selain menyerap hasil panen dan ternak, aktivitas dapur MBG juga terbukti membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal di Ponorogo.

Dukungan senada juga datang dari parlemen. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, berjanji akan segera meneruskan aspirasi warga ini ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Kendati demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Kang Wi ini memberikan catatan kritis yang konstruktif.

”Dewan sepenuhnya mendukung program MBG ini berlanjut. Namun dengan catatan tegas, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di lapangan harus diselesaikan secara tuntas,” jelas Kang Wi, dihadapan para demonstrans.

Meski merasakan dampak ekonomi yang besar, massa pengunjuk rasa tidak menutup mata terhadap isu miring yang beredar. Di tengah tuntutan keberlanjutan program, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran MBG, baik yang diduga melibatkan unsur birokrasi maupun pihak pengelola dapur.

Berikut keinginan demonstrans meminta adanya reformasi sistem, yakni memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar berdampak pada gizi anak dan kesejahteraan mitra lokal. Meminta Pemkab Ponorogo memperketat fungsi kontrol agar tidak ada ruang bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

Pertemuan yang berjalan kondusif ini menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan program strategis nasional seperti MBG membutuhkan mata rantai yang bersih. baik itu hulu ekonomi yang bergerak, hilir gizi yang tercukupi, serta dikawal oleh sistem pengawasan yang transparan. (Nung/IJ)