Pemkab dan DPRD Magetan Sepakati KUA-PPAS 2027: Fokus Ekonomi Rakyat, Optimis 5,32 Persen

MAGETAN | INTIJATIM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan resmi mengetok persetujuan awal dokumen perencanaan anggaran daerah untuk tahun mendatang. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Magetan, Jumat (14/8/2026).

​Persetujuan KUA-PPAS 2027 ini menjadi pijakan awal yang krusial dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan Magetan pada 2027 mendatang.

​Plt Ketua DPRD Magetan, Suyatno, menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak boleh melenceng dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ia menginstruksikan agar seluruh penyusunan program berpatokan ketat pada skala prioritas dan berakar pada aspirasi riil warga di lapangan.

​”Arah kebijakan APBD harus berorientasi pada penguatan serta peningkatan ekosistem ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan,” ujar Suyatno dalam Rapat Paripurna.

​Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menyampaikan apresiasi tingginya kepada jajaran legislatif yang telah menuntaskan pembahasan KUA-PPAS secara cermat dan tepat waktu.

​Bupati Nanik menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 dirancang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2026. Tak hanya itu, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan agenda strategis nasional Asta Cita serta program Nawa Bhakti Satya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

​Melalui kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemkab Magetan mematok target indikator makro yang terukur. Salah satu yang paling menonjol adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen. Angka ini dinilai cukup optimistis karena berada di batas atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berkisar antara 4,69 hingga 5,32 persen.

​Meski mematok target tinggi, Pemkab Magetan tidak menutup mata terhadap tantangan struktur APBD saat ini yang masih didominasi dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

​Guna mengatasi ketergantungan tersebut, Bupati menegaskan komitmen Pemkab untuk mengoptimalkan sektor-sektor potensial penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​”Meskipun struktur APBD saat ini masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Magetan berkomitmen untuk terus menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkas Bupati Nanik. (Red/IJ)