Pasca OTT KPK, Layanan Publik Tulungagung Tetap Berjalan Normal

TULUNGAGUNG | INTIJATIM.ID – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memastikan seluruh aktivitas perkantoran dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa kendala.

​Meskipun sejumlah ruangan di lingkup Pemkab dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih berada dalam segel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap bekerja secara maksimal dengan memanfaatkan ruang alternatif.

​Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tulungagung, Soeroto, menegaskan bahwa penyegelan tersebut tidak menghambat roda pemerintahan. Menurutnya, koordinasi antar-instansi terus berjalan guna memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan layanan tidak terganggu.

​”ASN tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada layanan yang berhenti meski ada beberapa ruangan yang disegel,” ujar Soeroto, dikutib dari ANTARA, Senin (13/4).

Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya terdapat enam titik ruangan yang masih dipasangi garis segel KPK. Beberapa ruangan tersebut merupakan area vital terkait administrasi dan infrastruktur. Seperti, ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Ruang Rapat Bagian Pengadaan, ruang Kepala Dinas PUPR dan Ruang Sumber Daya Air (SDA), Ruang Bina Marga, serta Ruang Staf Administrasi Bina Marga.

​Akibat akses yang terbatas ke ruangan tersebut, sejumlah aktivitas administrasi kini telah dipindahkan ke ruangan lain yang tersedia.

​Terkait kekosongan pucuk pimpinan daerah, Pemkab Tulungagung saat ini masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai prosedur pengisian jabatan atau penunjukan pelaksana tugas.

​Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp2,7 miliar dari total target pengumpulan dana yang diduga mencapai Rp5 miliar. (MAS/IJ)