Puasa Bukan Sekadar Privat, Pakar UIN Madura: Ramadan Adalah Ujian Etika Sosial dan Harmoni

PAMEKASAN | INTIJATIM.ID – Selama ini, puasa Ramadan sering kali dipandang sebagai ibadah personal yang bertumpu pada kesadaran individu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa puasa memiliki dimensi publik yang kuat dan mampu mengubah ritme kota, mengatur jam kerja, hingga membentuk norma kolektif di tengah masyarakat.

​Guru Besar Sosiologi Pendidikan Islam UIN Madura, Prof. Achmad Muhlis, menegaskan bahwa kehadiran puasa di ruang publik membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan etika sosial.

Menurutnya, saat Ramadhan tiba, terjadi fenomena yang disebut sebagai “sakralisasi temporal”. Ruang publik berubah secara drastis, seperti aktivitas hiburan dibatasi, jam operasional kantor menyesuaikan, dan simbol-simbol religius menguat.

​”Di sinilah muncul ketegangan filosofis. Sejauh mana kewajiban agama boleh diekspresikan di ruang publik tanpa melanggar hak individu lain yang berbeda keyakinan atau kapasitas?” ujar Prof. Muhlis dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

​Merujuk pada pemikiran sosiolog Max Weber, Prof. Muhlis menjelaskan bahwa kebijakan publik saat Ramadan sering kali didasarkan pada rasionalitas nilai (menghormati yang berpuasa). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berubah menjadi pemaksaan simbolik yang mengabaikan rasionalitas tujuan, yaitu menjaga harmoni sosial,” ungkapnya.

​Satu poin krusial yang disorot adalah bagaimana puasa seharusnya menjadi sarana empati, bukan alat eksklusi (pengucilan). Bagi umat Islam, lingkungan yang mendukung memang meningkatkan ketenangan batin. Namun, reaksi emosional terhadap mereka yang tidak berpuasa harus dikelola dengan sifat hilm (pengendalian diri).

​”Dalam Islam, menahan diri itu bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari amarah dan superioritas moral. Al-Ghazali menegaskan puasa sejati itu melatih kelembutan hati,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Senat UIN Madura tersebut.

​Di sisi lain, bagi individu yang tidak berpuasa karena alasan kesehatan atau perbedaan keyakinan, tekanan sosial yang berlebihan dapat memicu kecemasan. Prof. Muhlis menekankan bahwa kohesi sosial justru meningkat ketika masyarakat mengedepankan dialog, bukan tindakan koersif atau persekusi.

​Dalam perspektif pendidikan Islam, Prof. Muhlis menyebut Ramadhan sebagai hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) tentang adab bermasyarakat. Ia menawarkan konsep Maqasid al-Syariah sebagai solusi jalan tengah.

​”Puasa bertujuan melindungi agama dan akhlak, namun tidak boleh mengorbankan perlindungan jiwa dan kehormatan orang lain. Etika sosial yang lahir dari puasa adalah etika keteladanan: mengajak, bukan memaksa,” tegasnya.

​Menutup narasinya, Direktur Utama IBS PKMKK ini mengajak masyarakat untuk melihat Ramadhan sebagai ujian kedewasaan sosial. Puasa akan menemukan makna sejatinya ketika ia mampu menjadi sumber etika yang menghormati kebebasan dan merawat perbedaan.

​”Puasa tidak dimaksudkan untuk mengontrol orang lain, melainkan untuk mendidik diri sendiri agar mampu hidup bermartabat di tengah keberagaman,” pungkasnya. (Say/IJ)