Ketimpangan Anggaran dan Kelayakan Menu MBG Kering, Pengamat: Asal Tersalurkan, Asal Tercatat

NGAWI | INTIJATIM.ID – Maraknya keluhan orang tua murid di berbagai media sosial terkait menu kering dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik sorotan tajam dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik yang juga Dekan FISIP Universitas Soeryo Ngawi, Khoyrul Anwar, menilai terdapat ketimpangan antara pagu anggaran bahan makanan dengan kualitas menu yang disajikan kepada siswa.

Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan negara sejatinya cukup untuk menghadirkan menu yang lebih layak dan bernilai gizi seimbang. “Ketika jarak antara ‘anggaran’ dan ‘kualitas menu’ begitu lebar, publik wajar bertanya dan curiga: ke mana larinya nilai gizi itu?” ujarnya. Senin (2/3/26)

Khoyrul menyoroti pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih berorientasi pada kemudahan distribusi ketimbang kualitas asupan. Logika efisiensi, kata dia, tampak mengalahkan tujuan utama program kesehatan.

“Program gizi direduksi menjadi urusan tahan lama dan mudah dibagi. Akibatnya, kebijakan yang mestinya meningkatkan kualitas hidup justru berhenti pada pemenuhan administratif SPPG, yakni ‘asal tersalurkan, asal tercatat’,” tegasnya.

Khoyrul menilai, persoalan MBG bukan lagi sekadar soal menu, melainkan menyangkut tata kelola dan akuntabilitas anggaran. Ketidakseimbangan antara pagu bahan makanan dan jenis makanan yang dibagikan dinilai mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan. “Tanpa transparansi dalam proses pengadaan, program MBG berisiko menjadi proyek belanja yang besar di angka, namun kecil dalam manfaat,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menilai jenis makanan yang disajikan bertentangan dengan narasi pembangunan manusia. Menurutnya, Gizi bukan sekadar kalori, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, vitamin untuk daya tahan tubuh, serta pangan segar untuk kesehatan optimal.

“Jika pola ini dibiarkan, MBG akan dikenang sebagai kebijakan yang salah arah. Anggaran ada, program berjalan, tetapi dampak absen,” papar Dekan FISIP Universitas Soeryo Ngawi ini.

Retorika mengenai generasi sehat dan produktif, akan terdengar hampa apabila realitas di lapangan justru menghadirkan makanan yang jauh dari standar kelayakan gizi. Karena itu, Khoyrul mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penganggaran, standar menu, serta pengawasan implementasi di tingkat SPPG.

“Koreksi kebijakan harus berbasis prinsip gizi seimbang dan akuntabilitas anggaran, agar program tidak menyimpang dari tujuan strategis pembangunan manusia,” tuturnya.

Selain itu, Khoyrul juga meminta DPRD Ngawi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas dan aktif. Karena DPRD memiliki peran strategis memastikan program MBG dilaksanakan secara akuntabel.

“Sudah saatnya DPRD segera menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan aktif. DPRD harus memastikan pagu anggaran benar-benar berbanding lurus dengan kualitas dan nilai gizi makanan yang disalurkan oleh SPPG,” katanya.

Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, DPRD dapat merekomendasikan perbaikan atau bahkan penghentian sementara pelaksanaan program yang bermasalah. Pun, jika diperlukan ada audit dan penegakan sanksi demi menjaga akuntabilitas dan kualitas pemenuhan gizi bagi para siswa.

“Pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi anak-anak kita,” pungkasnya. (Mei/IJ)