Dampak MBG: Sumbang Pajak Rp16 Triliun, Ciptakan Multiplier Effect

​JAKARTA | INTIJATIM.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi garda terdepan kebijakan Presiden Prabowo Subianto diprediksi bukan sekadar program sosial, melainkan mesin baru penggerak ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran raksasa sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026 berpotensi menyumbang penerimaan pajak negara hingga belasan triliun rupiah.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026), Purbaya menjelaskan bahwa serapan anggaran tersebut akan kembali ke kas negara melalui instrumen perpajakan sebesar 3% hingga 5%.

​“Untuk MBG, penerimaan pajaknya sekitar Rp10 triliun hingga Rp16 triliun. Anggaran ini kita serap langsung, lalu dipajakin,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, bahwa program ini akan menciptakan multiplier effect (efek pengganda) yang signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja di daerah hingga penguatan stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.

​Meski angka Rp335 triliun tercatat dalam Nota Keuangan APBN 2026, sempat terjadi simpang siur data. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi bahwa pagu anggaran yang dikelola langsung oleh lembaganya adalah sebesar Rp268 triliun.

​Selisih sebesar Rp67 triliun diketahui merupakan dana cadangan yang ditempatkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). “Dana “standby” ini disiapkan untuk kebutuhan program di masa mendatang, meskipun rincian penggunaannya belum terurai secara terbuka dalam UU APBN,” ungkap Dadan beberapa waktu lalu.

​BGN merinci bahwa mayoritas anggaran (93%) dari Rp268 triliun tersebut dialokasikan langsung untuk bantuan pemerintah dalam program MBG. Diantaranya, bahan baku sebesar 70% atau sekitar Rp188 triliun, operasional 20% yang mencakup biaya listrik, sewa kendaraan, serta gaji relawan, dan dukungan manajemen sebesar Rp12,41 triliun.

Hingga saat ini, program ini telah menyerap lebih dari 1,2 juta relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dengan kisaran penghasilan Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

​Pemerintah mematok target peserta MBG tahun 2026 mencapai 82,9 juta jiwa, yang meliputi siswa, ibu hamil, menyusui, hingga balita. Angka ini melonjak 32% dibandingkan realisasi tahun lalu yang menjangkau 56,13 juta penerima manfaat.

Namun, tantangan besar menanti. Berkaca pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun (72,5%) dari total pagu Rp71 triliun. Dengan lonjakan anggaran yang hampir lima kali lipat tahun ini, akuntabilitas dan efektivitas eksekusi di lapangan menjadi pertaruhan utama bagi pemerintah.

​”Dampaknya cukup baik. Hanya saja ke depan mungkin kita perbaiki lagi cara menjalankan kebijakan itu,” tutup Purbaya. (OP/IJ)