Ironi Pulau Garam: Kaya Migas dan Tembakau, Madura Masih Terbelenggu Kemiskinan

SAMPANG | INTIJATIM.ID — Kelimpahan sumber daya alam (SDA) seperti minyak dan gas (migas), tembakau, hingga garam ternyata belum mampu melepaskan Madura dari jerat kemiskinan. Ironi ini mengemuka dalam seminar “Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah” yang digelar oleh Lembaga Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, pada Minggu (2/8/2026).

​Forum yang menghadirkan akademisi, pejabat daerah, tokoh politik, hingga kalangan petani tersebut menyoroti rapuhnya tata kelola ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pulau Garam.

​Direktur Vispol Indonesia, Misbahul Munir Ali, memaparkan data statistik yang menampar realitas pembangunan daerah. Angka kemiskinan di Kabupaten Sampang saat ini masih menyentuh 20,6 persen, yang menjadikannya sebagai kabupaten bertingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur sekaligus salah satu yang terparah secara nasional.

​Menurut Misbah, akar masalah Madura bukan terletak pada krisis SDA, melainkan kegagalan mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

​”Pendidikan harus menjadi fondasi utama. Kekayaan alam tidak berdampak besar tanpa peningkatan kualitas SDM. Masyarakat harus mampu mengelola potensi daerah agar memiliki nilai tambah, bukan sekadar jadi penonton,” tegasnya.

Misbah membeberkan bahwa komoditas unggulan seperti tembakau dan garam selama ini terus dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material). Alhasil, rantai nilai tambah (added value) dan keuntungan ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak luar daerah.

​Senada dengan Misbah, Pemimpin Redaksi Klik Madura sekaligus penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda, menyoroti lemahnya posisi tawar petani akibat minimnya literasi standar kualitas produk.

​Dalam rantai perdagangan tembakau, misalnya, petani sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena harga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

​”Ketika petani tidak memahami standar kualitas hasil panennya, posisi tawar mereka runtuh. Hilirisasi tidak akan berjalan optimal jika pemahaman dasar ini tidak dibenahi terlebih dahulu,” jelas Prengki, Minggu (2/8).

Menurutnya, sebagai jalan keluar dari kungkungan kemiskinan, diskusi lintas sektor tersebut merekomendasikan tiga langkah strategis yang harus berjalan secara terpadu. Diantaranya adalah, menghadirkan kurikulum berbasis potensi lokal untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap menyerap kebutuhan industri daerah. Menghentikan penjualan bahan mentah dengan membangun industri pengolahan tembakau dan garam di internal Madura. Dan pemerintah daerah wajib menyusun peta potensi yang presisi dan merealisasikan proyek strategis yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Dalam ​diskusi tersebut menyimpulkan bahwa kemiskinan sistemik di Madura tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan parsial atau sekadar bantuan sosial penjelang pemilu. “Tanpa integrasi antara perbaikan SDM, pemberdayaan petani, dan hilirisasi industri, kelimpahan SDA Madura hanya akan terus menjadi potensi di atas kertas,” tutup Prengki. (Say/IJ)